APBD Kutim 2027 Terancam Susut, DPRD Tekankan Skala Prioritas

oleh -934 Dilihat
oleh
Wakil Ketua I DPRD Kutim Sayid Anjas membahas proyeksi penurunan APBD Kutai Timur 2027.
Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayid Anjas, saat memberikan keterangan terkait proyeksi penurunan APBD 2027 di Kantor DPRD Kutim, Kutai Timur.

KUTIMPOST.COM, Sangatta – DPRD Kutai Timur (Kutim) menyoroti proyeksi penurunan kemampuan keuangan daerah dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja agar program pembangunan tetap berjalan efektif.

Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayid Anjas, menyatakan usulan awal pemerintah daerah sebesar Rp6,1 triliun berpotensi disesuaikan menjadi Rp5 triliun hingga Rp5,1 triliun. Penyesuaian ini dilakukan agar target anggaran lebih realistis dengan kondisi keuangan daerah.

“Pemerintah kemarin mengajukan Rp6,1 triliun. Tetapi setelah ditinjau ulang, kemungkinan kita berkesimpulan di angka Rp5 triliun lebih. Kita juga harus melihat kondisi keuangan daerah, tidak bisa terlalu optimistis,” ujar Anjas, Senin (16/11/2026).

Pembahasan APBD 2027 saat ini masih berlangsung dengan mempertimbangkan berbagai sumber pendapatan, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer pusat. Penurunan pendapatan daerah diprediksi akan berdampak langsung pada volume pekerjaan infrastruktur di lapangan.

Anjas memberi contoh, target semenisasi jalan berpotensi terpangkas akibat keterbatasan anggaran. Jika sebelumnya mampu mencapai 1.000 kilometer, kini target tersebut mungkin harus disesuaikan menjadi 600 hingga 800 kilometer saja.

“Tahun lalu dan tahun ini saja sudah terlihat perbedaannya. Dampaknya pasti dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Selain PAD, DPRD juga mencermati potensi penurunan profit sharing dari sektor pertambangan batu bara yang tidak lagi memberikan keuntungan sebesar sebelumnya. Mekanisme pembagian hasil ini berlaku pada perusahaan tertentu sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Selain itu, terdapat kekurangan salur dana transfer pusat sekitar Rp1,2 triliun yang masih menjadi perhatian besar. Harapannya, pemerintah pusat segera merealisasikan pembayaran tersebut agar ruang fiskal daerah tidak semakin tertekan.

Menghadapi keterbatasan ini, DPRD meminta pemerintah daerah agar tetap mengedepankan program pelayanan publik dan pembangunan dasar. Seleksi program yang mendesak dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama.

DPRD berkomitmen untuk terus mengawal pembahasan APBD agar alokasi dana benar-benar digunakan secara efektif. Meski anggaran terbatas, pembangunan diharapkan tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat luas di Kutai Timur. (Adv)