Dinkes Kutim Sosialisasikan Pertolongan Pertama Luka Psikologis bagi ASN

oleh -13 Dilihat
oleh

KUTIMPOST.COM, Sangatta – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar kegiatan Sosialisasi dan Orientasi Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Royal Victoria, Sangatta, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kutim, Yuwana Sri Kurniawati didampingi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kutim. Turut hadir dua narasumber yang memberikan materi terkait penanganan awal terhadap individu yang mengalami tekanan psikologis.

Sosialisasi diikuti peserta dari berbagai OPD, instansi vertikal, serta sejumlah unsur lintas sektor di Kutai Timur. Kehadiran perwakilan berbagai instansi ini menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman mengenai pentingnya kesehatan mental, khususnya di lingkungan kerja pemerintahan.

Dalam sambutannya Yuwana menyampaikan bahwa kesehatan merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Menurutnya, perhatian terhadap kesehatan selama ini masih sering terfokus pada kondisi fisik, padahal kesehatan jiwa dan psikologis juga memiliki peran besar dalam menentukan kualitas hidup seseorang.

Ia menjelaskan, kondisi psikologis yang sehat turut memengaruhi produktivitas, kemampuan berkomunikasi, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

“Selama ini perhatian terhadap kesehatan sering kali hanya diarahkan pada kesehatan fisik. Padahal, kesehatan jiwa dan kondisi psikologis juga memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup, produktivitas, serta kemampuan seseorang menjalankan aktivitas dan tanggung jawabnya,” ujarnya.

Ia menilai, lingkungan kerja pemerintahan memiliki tantangan tersendiri yang dapat memengaruhi kondisi mental para pegawai. Tuntutan pekerjaan, beban tugas, tekanan pencapaian target kinerja, dinamika organisasi, hingga konflik di lingkungan kerja berpotensi menimbulkan kecemasan, kelelahan mental, maupun tekanan psikologis.

Terlebih, perkembangan teknologi dan penerapan berbagai sistem digital dalam pemerintahan turut mengubah pola kerja aparatur. Di satu sisi, penggunaan aplikasi dan teknologi dapat mempermudah penyelesaian pekerjaan. Namun, di sisi lain, hal tersebut juga menghadirkan tuntutan baru yang harus dihadapi para pegawai.

Perlu menjadi perhatian bersama agar aparatur pemerintah tidak hanya dituntut memiliki kemampuan profesional, tetapi juga mendapatkan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental.

“Pegawai yang sehat, baik secara fisik maupun mental, akan lebih mampu bekerja secara optimal, membangun komunikasi yang baik, mengambil keputusan secara tepat, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” jelasnya.

Selain tekanan pekerjaan, Yuwana juga menyinggung sejumlah persoalan sosial yang dapat berdampak terhadap kondisi psikologis pegawai, salah satunya penyalahgunaan pinjaman online (pinjol) dan judi online.

Ia mengingatkan bahwa kemudahan akses teknologi melalui telepon genggam harus disikapi secara bijak. Sebab, penggunaan aplikasi pinjaman online ilegal maupun keterlibatan dalam judi online dapat menimbulkan persoalan finansial yang kemudian berkembang menjadi tekanan mental.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi seseorang, tetapi juga dapat memicu kecemasan, rasa malu, tekanan dari lingkungan sosial, hingga gangguan psikologis yang membutuhkan penanganan serius.

Yuwana juga berharap seluruh aparatur pemerintah dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan digital, terutama yang berpotensi menimbulkan persoalan keuangan dan berdampak terhadap kehidupan pribadi maupun keluarga.

“Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai terjebak dalam pinjaman online maupun judi online karena dampaknya bisa sangat besar. Bahkan, persoalan seperti ini dapat berkembang menjadi tekanan psikologis yang serius,” pesannya.
Ia juga menyoroti persoalan penyalahgunaan narkotika yang dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk lingkungan aparatur pemerintahan. Karena itu, upaya pencegahan dan pengawasan perlu dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak.

Dalam kesempatan Yuwana turut menyampaikan bahwa Kutai Timur telah memiliki dua dokter spesialis kejiwaan yang dapat memberikan pelayanan pemeriksaan dan penanganan kesehatan jiwa di RSUD Kudungga.
Keberadaan tenaga medis spesialis tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan jiwa tanpa harus pergi ke luar daerah, seperti Samarinda maupun Balikpapan.

Ia berharap fasilitas pelayanan kesehatan jiwa di Kutim dapat terus dikembangkan, termasuk peningkatan sarana dan prasarana pendukung agar masyarakat yang membutuhkan penanganan dapat memperoleh pelayanan secara optimal.

Lebih lanjut, melalui kegiatan P3LP ini, Dinkes Kutim berupaya meningkatkan pemahaman lintas sektor mengenai pentingnya penanganan awal terhadap seseorang yang mengalami luka psikologis.

Menurut Yuwana, pemahaman tersebut tidak hanya diperlukan oleh tenaga kesehatan, tetapi juga penting dimiliki para pegawai di lingkungan pemerintahan. Dengan demikian, setiap individu diharapkan mampu mengenali kondisi rekan kerja yang sedang mengalami tekanan psikologis serta mengetahui langkah awal yang dapat dilakukan untuk memberikan dukungan.
Ia pun mengajak seluruh pimpinan dan perwakilan OPD agar menjadikan kesehatan jiwa sebagai salah satu perhatian dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan kerja masing-masing.

Para peserta yang mengikuti sosialisasi tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teori, tetapi juga mampu menerapkan pemahaman tersebut di lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari.

“Harapan kita bersama, setelah mengikuti kegiatan ini, para peserta dapat menjadi agen perubahan di lingkungan OPD masing-masing dalam meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan jiwa dan memberikan dukungan awal kepada rekan-rekan yang membutuhkan,” tuturnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun budaya kerja pemerintahan yang lebih humanis, saling menghargai, tidak memberikan stigma terhadap individu yang mengalami gangguan psikologis, serta memiliki kepedulian terhadap kondisi sesama. (Adv)