KUTIMPOST.COM, Sangatta – Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Kutai Timur kembali mengingatkan seluruh perusahaan untuk tertib melaporkan data ketenagakerjaan. Laporan tersebut mencakup proses rekrutmen hingga rincian jumlah pekerja aktif di lapangan.
Kepala Distransnaker Kutai Timur, Sulisman, menegaskan bahwa pelaporan ini merupakan kewajiban mutlak bagi pihak perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan akurasi data tenaga kerja yang ada di wilayah tersebut.
“Setiap ada rekrutmen harus dilaporkan. Jumlah pekerjanya juga wajib dilaporkan, baik pekerja lokal, PKWT maupun PKWTT,” kata Sulisman saat ditemui di Sangatta, Jumat (13/11/2026).
Menurut Sulisman, data yang akurat menjadi fondasi penting bagi pemerintah daerah untuk memetakan perkembangan kebutuhan tenaga kerja. Data tersebut juga mempermudah pengawasan terhadap komposisi pekerja yang terserap di berbagai sektor.
Sayangnya, kedisiplinan perusahaan dalam menyampaikan data ini masih menjadi persoalan. Masih ditemukan sejumlah entitas usaha yang abai terhadap kewajiban pelaporan kepada pemerintah daerah.
Kondisi tersebut menghambat upaya Distransnaker dalam melakukan pendataan dan pengawasan penerapan aturan tenaga kerja lokal. Akibatnya, pemetaan kondisi riil di lapangan menjadi kurang optimal.
Untuk menyiasati hal ini, Distransnaker menerapkan strategi jemput bola dengan mendatangi perusahaan secara langsung. Namun, langkah ini tidak bisa dilakukan secara menyeluruh setiap waktu.
Sulisman menyebut keterbatasan anggaran operasional menjadi kendala utama dalam program jemput bola tersebut. Mengingat banyaknya perusahaan yang beroperasi di berbagai wilayah kecamatan, biaya logistik menjadi pertimbangan penting.
“Sebagian ada yang kita jemput bola, tetapi disesuaikan dengan anggaran. Rata-rata perusahaan berada di kecamatan, sehingga untuk mendatangi semuanya tentu membutuhkan biaya,” ujar Sulisman.
Pihak dinas pun berharap agar perusahaan memiliki kesadaran mandiri untuk melaporkan data tanpa harus menunggu petugas datang melakukan jemput bola. Partisipasi aktif perusahaan dinilai sangat krusial agar kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan dapat tepat sasaran.
Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan penyerapan tenaga kerja lokal dapat dipantau lebih ketat. Selain itu, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih akurat sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
