DPRD Kutim Desak BPN Overlay Peta IUP dan HGU PT NKP

oleh -571 Dilihat
oleh

KUTIMPOST.COM, Sangatta – DPRD Kutai Timur (Kutim) meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pemetaan atau overlay terhadap wilayah Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT NKP. Langkah ini diambil untuk memastikan lokasi kebun inti dan kebun plasma perusahaan agar tidak terjadi tumpang tindih lahan.

Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman, menekankan pentingnya verifikasi data spasial tersebut. Menurutnya, pemetaan ini menjadi kunci untuk mengetahui ketersediaan lahan nyata yang akan digunakan sebagai kewajiban plasma bagi masyarakat.

Dalam pembahasan bersama pihak terkait, Faizal menemukan perbedaan informasi antara wilayah IUP dan HGU dalam peta perizinan PT NKP. Ia menilai data dari Dinas Perkebunan perlu diperkuat dengan titik koordinat yang presisi.

“Saya minta titik koordinat kebun inti yang sudah ditanam. Kemudian plasma yang disebutkan sekitar 3.000 hektare itu di mana titiknya. Jadi nanti bisa kita overlay dengan data dari BPN,” kata Faizal pada Selasa (17/11/2026).

Ia menegaskan bahwa persoalan perkebunan tidak hanya menyangkut angka di atas kertas, tetapi juga keberadaan lahan di lapangan. Pihaknya ingin memastikan lahan yang dijanjikan untuk masyarakat tidak berstatus sengketa atau telah digarap warga lain.

Faizal berharap setelah proses overlay selesai, pemerintah segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Tindakan ini bertujuan untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan.

“Kalau perusahaan mau membangun kebun plasma, tinggal ditanyakan titiknya di antara wilayah IUP itu yang mana. Setelah itu baru dicek ke lapangan, apakah sudah digarap masyarakat atau belum,” jelasnya.

Keterlibatan BPN dan Dinas Perkebunan diharapkan mampu memberikan gambaran yang transparan bagi semua pihak. Dengan data yang terintegrasi, potensi sengketa di masa depan diharapkan dapat diminimalisir.

Faizal ingin agar komitmen pembangunan kebun plasma tidak sekadar menjadi kesepakatan rapat. Lokasi yang jelas dan status lahan yang sah menjadi syarat mutlak agar hak masyarakat dapat terpenuhi tanpa menimbulkan konflik baru. (Adv)