DPRD Kutim Desak Pemenuhan Infrastruktur di Kawasan TNK

oleh -629 Dilihat
oleh

KUTIMPOST.COM, Sangatta – Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, Kari Palembong, mendesak pemerintah daerah untuk tetap memprioritaskan pemenuhan infrastruktur bagi masyarakat yang bermukim di kawasan Taman Nasional Kutai (TNK). Meski berada di area konservasi, warga dinilai tetap berhak mendapatkan akses fasilitas dasar yang layak.

Kari menyebut kawasan seperti Teluk Lombok hingga saat ini masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur. Kondisi ini membuat pemenuhan kebutuhan dasar seperti jalan, air bersih, serta penerangan menjadi agenda yang sangat mendesak bagi pemerintah.

“Ini memang dilematis. Masyarakat kita sudah bermukim di situ, artinya fasilitasnya juga sebagai warga harus dipenuhi. Infrastruktur jalan, air, dan kebutuhan lainnya harus kita perhatikan,” ujar Kari saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/11/2026).

Ia mengakui bahwa kendala utama pembangunan di kawasan tersebut adalah ketatnya regulasi mengenai zona konservasi. Rencana pembangunan kerap terbentur aturan pengelolaan yang menjadi wewenang pihak Balai TNK sehingga proses eksekusi di lapangan menjadi terhambat.

Namun, Kari menegaskan bahwa regulasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kesejahteraan warga. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan Balai TNK agar ditemukan titik temu antara perlindungan lingkungan dan pemenuhan hak dasar warga.

Langkah kolaborasi ini sebelumnya pernah dirintis melalui rapat dengar pendapat antara DPRD Kutim dan Balai TNK. Pihak pengelola kawasan disebut telah membuka ruang komunikasi asalkan pembangunan yang dilakukan memang ditujukan untuk kepentingan masyarakat setempat.

“Kami pernah hearing dengan Balai TNK. Mereka menyampaikan siap berkoordinasi sepanjang itu demi kebutuhan masyarakat. Jadi, menurut saya, komunikasi seperti ini harus terus dibangun agar persoalan yang dihadapi warga bisa dicarikan jalan keluar,” jelasnya.

Kari berharap pemerintah kabupaten dapat mengambil langkah yang lebih taktis. Sinergi yang baik antarinstansi dinilai sebagai kunci utama agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan tanpa harus mengorbankan fungsi kelestarian kawasan konservasi. (Adv)