DPRD Kutim Desak PLN Beri Kompensasi atas Pemadaman Listrik

oleh -1008 Dilihat
oleh
Wakil Ketua I DPRD Kutim Sayid Anjas saat menanggapi keluhan warga terkait pemadaman listrik berulang di Kutai Timur.
Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayid Anjas, saat ditemui di Kantor DPRD Kutim, Senin (16/11/2026).

KUTIMPOST.COM, Sangatta – Pemadaman listrik secara bergiliran yang melanda sejumlah wilayah di Kutai Timur menuai keluhan masyarakat. Gangguan pasokan listrik tersebut dinilai menghambat aktivitas sehari-hari warga hingga berpotensi merusak peralatan elektronik rumah tangga.

Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayid Anjas, menegaskan bahwa masyarakat sebagai pelanggan memiliki hak mutlak untuk mendapatkan pelayanan kelistrikan yang maksimal. Ia meminta pihak PLN memberikan kepastian informasi terkait jadwal pemadaman agar warga dapat melakukan antisipasi.

“Kalau memang ada maintenance, masyarakat perlu diberikan pemberitahuan. PLN biasanya menyampaikan informasi bahwa listrik akan mati pada jam tertentu. Jadi, masyarakat bisa mengantisipasi lebih awal,” ujar Sayid Anjas, Senin (16/11/2026).

Anjas menyebutkan bahwa penyebaran informasi terkait pemadaman saat ini masih belum merata. Ia berharap PLN tidak hanya mengandalkan grup komunikasi terbatas, tetapi menjangkau seluruh pelanggan terdampak agar tidak ada warga yang dirugikan secara mendadak.

Terkait kerugian yang dialami masyarakat, Anjas melontarkan wacana pemberian kompensasi bagi pelanggan yang terdampak. Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah yang wajar dan masuk akal apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan harapan.

“Kalau masyarakat terlambat membayar listrik, tentu ada konsekuensinya. Begitu juga kalau pelayanan yang diterima tidak sesuai, menurut saya wajar apabila masyarakat mempertanyakan bentuk kompensasinya,” tegasnya.

Hingga saat ini, pihak DPRD Kutim belum menjadwalkan pemanggilan khusus terhadap PLN terkait pemadaman tersebut. Informasi sementara yang diterima menyatakan bahwa pemadaman dilakukan demi keperluan pemeliharaan atau perawatan jaringan sistem kelistrikan.

Meski memahami urgensi perbaikan sistem, Anjas tetap meminta PLN untuk memperhatikan kepentingan pelanggan. Ia berharap koordinasi ke depan dapat diperbaiki guna meminimalisasi gangguan terhadap aktivitas perdagangan, pendidikan, dan rumah tangga warga.

Ke depan, DPRD Kutim menantikan langkah nyata PLN dalam meningkatkan transparansi jadwal serta durasi pemadaman. Hal ini diharapkan mampu menekan potensi kerugian materiil bagi masyarakat yang kerap mengandalkan listrik dalam kegiatan usaha sehari-hari. (Adv)