KUTIMPOST.COM, SANGATTA – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menelusuri riwayat pengelolaan lahan perusahaan di Kecamatan Rantau Pulung untuk memastikan kejelasan status wilayah, hak masyarakat, serta tanggung jawab masing-masing pihak.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengatakan penyelesaian persoalan lahan tidak cukup hanya memeriksa izin operasional perusahaan. Pemerintah juga perlu menelusuri riwayat penguasaan dan pengelolaan lahan, termasuk keterkaitan sejumlah perusahaan yang beraktivitas di kawasan tersebut.
Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam mediasi antara perusahaan dan masyarakat pada Jumat (13/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, muncul pembahasan mengenai PT Nusa Indah Kalimantan Perkasa (NIKP), PT Gawi, serta wilayah yang bersinggungan dengan KNC dan IMC.
Menurut Jimmi, seluruh dokumen perusahaan dan masyarakat harus diperiksa serta dicocokkan dengan kondisi faktual di lapangan. Langkah tersebut diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan pihak yang memiliki hak maupun kewajiban atas lahan.
“Ini penting karena menyangkut siapa yang punya hak. Jadi dokumen perusahaan dan masyarakat harus benar-benar disandingkan dengan fakta dan data di lapangan,” kata Jimmi.
DPRD Kutim Minta Status Izin PT NIKP Diperjelas
Jimmi juga menyoroti keberadaan izin PT NIKP yang dalam pembahasan disebut telah dimiliki sejak 2007. Namun, DPRD menilai status perizinan tersebut perlu dikaji bersama ketentuan pemanfaatan kawasan, mengingat sebagian wilayah operasional perusahaan disebut bersinggungan dengan kawasan transmigrasi.
Untuk memperjelas persoalan tersebut, DPRD mendorong keterlibatan sejumlah instansi teknis, yakni Dinas Perkebunan, Dinas Transmigrasi, ATR/BPN, serta instansi yang menangani tata ruang.
Koordinasi lintas instansi diperlukan untuk menyinkronkan dokumen perizinan, riwayat pengelolaan lahan, dan status kawasan. Dengan demikian, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh sebelum menentukan langkah penyelesaian.
Pemetaan Lahan Masyarakat Masih Berproses
Selain menelusuri dokumen perusahaan, DPRD Kutim juga meminta masyarakat melengkapi peta lahan dan titik koordinat wilayah yang menjadi persoalan.
Berdasarkan hasil mediasi, aliansi masyarakat memperkirakan membutuhkan waktu paling cepat sekitar dua pekan untuk menyelesaikan pemetaan tersebut.
Sementara itu, perusahaan diminta membenahi administrasi internal dan memperjelas kewajiban yang berkaitan dengan perizinan maupun hak masyarakat.
Jimmi memastikan proses mediasi belum mengalami kebuntuan. Sejumlah pembahasan telah menemukan titik temu, sedangkan beberapa poin lainnya masih menunggu kelengkapan dan kesesuaian data dari kedua belah pihak.
Ia berharap seluruh pihak mengutamakan dialog dan tidak mengambil langkah yang berpotensi memperkeruh situasi. Menurutnya, penyelesaian konflik harus mempertimbangkan hak masyarakat, keberlangsungan usaha, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum.
DPRD Kutim akan terus mengawal proses tersebut agar menghasilkan kejelasan status lahan dan tanggung jawab setiap pihak.
Melalui penelusuran dokumen dan pencocokan data secara menyeluruh, penyelesaian persoalan lahan di Rantau Pulung diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun perusahaan. (Adv)
