KUTIMPOST.COM, Muara Ancalong – Rapat mediasi ganti rugi tanam tumbuh dan lahan yang terdampak pengembangan jaringan listrik PLN di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), mencapai kesepakatan sebesar Rp400 juta.
Mediasi berlangsung di Aula Pertemuan Desa Long Tesak, Selasa (10/11/2026), dengan melibatkan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, unsur TNI-Polri, serta warga pemilik lahan yang dilalui jalur pemasangan tiang dan kabel PLN.
Kapolsek Muara Ancalong Iptu Erwan Tri Yunanto mengatakan, mediasi dilakukan untuk mencari kesepakatan antara pihak desa dan masyarakat terkait nilai ganti rugi tanaman yang terdampak pembangunan jaringan listrik.
“Kami mendukung proses mediasi dan musyawarah agar seluruh pihak dapat mencapai kesepakatan bersama. Dengan begitu, pengembangan jaringan PLN dapat berjalan dengan baik serta tetap memperhatikan hak masyarakat pemilik lahan,” ujar Erwan.
Dalam hasil musyawarah, Desa Long Poq Baru dan Desa Mekar Baru menyanggupi pembayaran ganti rugi tanam tumbuh dengan total anggaran Rp400 juta. Seluruh biaya tersebut ditanggung bersama oleh kedua desa.
Rincian kesepakatan meliputi ganti rugi 182 pohon kelapa sawit produktif dengan nilai Rp1,5 juta per pohon. Total pembayaran mencapai Rp273 juta.
Sementara itu, 137 pohon kelapa sawit nonproduktif disepakati mendapat ganti rugi Rp800 ribu per pohon. Nilai keseluruhannya mencapai Rp109,6 juta.
Sisa anggaran dari total Rp400 juta akan digunakan untuk membayar ganti rugi tanaman buah-buahan dan pohon karet milik warga.
Pembayaran ganti rugi akan dilaksanakan sesuai kesepakatan dalam berita acara mediasi. Batas waktu pembayaran paling lambat ditetapkan pada 31 Maret 2027.
Ganti rugi tersebut diberikan kepada warga Desa Long Tesak yang lahannya memiliki tanaman terdampak jalur pemasangan tiang dan kabel PLN. Infrastruktur itu nantinya digunakan untuk menyalurkan jaringan listrik menuju Desa Long Poq Baru dan Desa Mekar Baru.
Rapat mediasi turut dihadiri Camat Muara Ancalong Saberan Nete, Camat Busang Uleh Juk, Danramil Muara Ancalong Kapten Infanteri Mardan, para kepala desa, perwakilan BPD, serta masyarakat pemilik lahan.
Kapolsek Erwan berharap kesepakatan tersebut dapat menjadi solusi bersama sehingga pengembangan jaringan listrik berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami berharap hasil musyawarah ini dapat dijaga bersama. Komunikasi dan kerja sama seluruh pihak penting agar pembangunan jaringan listrik berjalan aman, tertib, dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tutupnya.
