KUTIMPOST.COM, SANGATTA – Penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan di Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), memasuki tahap pelengkapan dokumen. Aliansi masyarakat membutuhkan waktu sekitar dua pekan untuk merampungkan pemetaan lahan dan titik koordinat wilayah yang dipersoalkan.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengatakan kelengkapan data menjadi salah satu pembahasan penting dalam mediasi yang berlangsung pada Jumat (13/11/2026). Dokumen tersebut diperlukan untuk memastikan lokasi lahan masyarakat yang bersinggungan dengan aktivitas perusahaan.
Menurut Jimmi, masyarakat harus menyelesaikan pemetaan secara terperinci sebelum mencocokkan data dengan dokumen perusahaan. Langkah ini penting untuk menghindari kesalahan penentuan batas wilayah maupun status hak atas lahan.
“Untuk masyarakat tadi masih perlu waktu melengkapi pemetaan lahannya, koordinat dan sebagainya. Mereka menyampaikan paling cepat sekitar dua minggu untuk menyelesaikannya,” kata Jimmi.
DPRD Kutim Minta Dokumen Perusahaan Diperjelas
Selain meminta masyarakat melengkapi peta lahan, DPRD Kutim juga mendorong perusahaan membenahi dokumen internal. Pembahasan mediasi turut menyinggung sejumlah nama perusahaan dan riwayat pengelolaan wilayah, di antaranya PT NIKP, PT Gawi, serta kawasan yang bersinggungan dengan KNC dan IMC.
Jimmi menjelaskan, pencocokan dokumen membutuhkan keterlibatan instansi teknis agar setiap pihak memperoleh kejelasan mengenai status dan batas lahan.
Sejumlah instansi yang didorong terlibat meliputi Dinas Perkebunan, Dinas Transmigrasi, ATR/BPN, serta instansi yang menangani tata ruang.
DPRD juga menyoroti aktivitas PT NIKP yang dalam pembahasan disebut memiliki IUPK sejak 2007. Sementara itu, wilayah operasional perusahaan disebut bersinggungan dengan kawasan transmigrasi.
Karena itu, Jimmi menilai pemerintah perlu menyinkronkan dokumen perizinan dan ketentuan pemanfaatan kawasan sebelum menentukan langkah penyelesaian berikutnya.
Mediasi Rantau Pulung Belum Deadlock
Meski masih membutuhkan pelengkapan dokumen, Jimmi memastikan proses mediasi belum mengalami kebuntuan. Sejumlah poin telah menemukan kesepakatan, sedangkan beberapa persoalan lainnya masih menunggu kejelasan data dari masing-masing pihak.
“Enggak deadlock. Sudah ada beberapa poin yang disepakati, hanya ada beberapa yang masih dalam proses untuk disepakati,” ungkapnya.
Jimmi menambahkan, DPRD belum menetapkan batas waktu keseluruhan penyelesaian konflik lahan tersebut. Pihaknya memberikan kesempatan kepada masyarakat dan perusahaan untuk melengkapi dokumen serta memenuhi kewajiban masing-masing.
Ia berharap proses pemetaan dan pemeriksaan dokumen dapat segera rampung sehingga mediasi menghasilkan kejelasan mengenai status lahan, hak masyarakat, serta kewajiban perusahaan.
Dengan kelengkapan data yang dapat dipertanggungjawabkan, penyelesaian persoalan lahan di Rantau Pulung diharapkan berjalan lebih terarah dan tidak memicu konflik berkepanjangan antara masyarakat dan perusahaan. (Adv)
