DPRD Kutim Minta Pemkab Jaga Nasib Tenaga Outsourcing

oleh -837 Dilihat
oleh
DPRD Kutim Minta Pemkab Jaga Nasib Tenaga Outsourcing

KUTIMPOST.COM, Sangatta – Rencana penyesuaian belanja daerah dalam APBD Kutai Timur 2027 memicu perhatian serius terkait nasib tenaga kerja. Pemerintah daerah diminta tetap mempertimbangkan keberlangsungan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan tenaga outsourcing di tengah proyeksi penurunan anggaran.

Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayid Anjas, menyatakan kondisi keuangan daerah yang menurun akan membatasi ruang fiskal pemerintah. Akibatnya, penambahan tenaga kerja baru menjadi sulit direalisasikan dalam waktu dekat.

“Saya rasa kalau kondisi angkanya seperti ini, untuk penambahan tenaga kerja akan sulit. Kalau memang ada yang tidak efisien, tentu perlu dilihat kembali. Semuanya harus mengikuti perkembangan keuangan daerah,” ujar Sayid Anjas saat ditemui di Kantor DPRD Kutim, Senin (16/11/2026).

Anjas menegaskan bahwa belanja pegawai wajib tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Namun, untuk tenaga pendukung, pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh berdasarkan beban kerja di setiap organisasi perangkat daerah.

Ia menyoroti bahwa kebijakan efisiensi harus dilakukan secara bijak tanpa mengabaikan aspek sosial. Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan dampak ekonomi bagi para pekerja sebelum mengambil keputusan pengurangan tenaga kerja.

“Kalau bisa dipertahankan, ya dipertahankan. Bagaimanapun itu menjadi sumber penghidupan mereka. Kalau dikurangi mungkin masih bisa dipertimbangkan, tetapi kalau sampai dihilangkan tentu dampaknya besar bagi orang yang bekerja di sana,” tegas Anjas.

Terkait wacana peningkatan tambahan penghasilan pegawai, ia mengingatkan agar pemerintah tetap berpatokan pada kemampuan keuangan daerah. Setiap kebijakan belanja baru harus dihitung dengan cermat agar tidak membebani sektor lain.

DPRD Kutim berharap pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keberlanjutan pelayanan publik. Kebijakan yang diambil nantinya harus memiliki dasar yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat. (Adv)