Panja DPRD Kutim Segera Benahi Jalan dan Fasilitas Warga

oleh -428 Dilihat
oleh

KUTIMPOST.COM, Sangatta – DPRD Kutai Timur mulai mengambil langkah konkret terkait pembangunan infrastruktur di kawasan Taman Nasional. Legislatif kini sedang mempersiapkan pembentukan Panitia Kerja atau Panja guna memfasilitasi pembangunan fasilitas umum yang selama ini terkendala aturan hutan konservasi.

Anggota DPRD Kutim Komisi B, Yusri Yusuf, mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan pembentukan Panja kepada pimpinan dewan. Langkah ini dilakukan agar pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggunakan APBD dalam pembangunan maupun peningkatan fasilitas umum.

“Kami sudah berkunjung ke Kementerian Kehutanan. Respons mereka cukup baik. Kami dipersilakan membentuk Panja, melengkapi persyaratan, kemudian mengajukan proposal,” ungkap Yusri, Kamis (19/11/2026).

Proses ini membutuhkan adanya Perjanjian Kerja Sama antara pemerintah daerah dan instansi terkait. Pihak dewan kini tengah menyiapkan dokumen pendukung, seperti proposal kegiatan, denah lokasi, hingga volume pekerjaan untuk memastikan transparansi pembangunan.

Dalam pendataan awal, terdapat 317 titik infrastruktur yang diusulkan. Titik-titik tersebut tersebar di Sangatta Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, dan beberapa wilayah lain. DPRD memastikan bahwa usulan tersebut hanya berfokus pada peningkatan kualitas fasilitas yang sudah ada, bukan pembukaan jalur baru.

“Jadi yang kita usulkan itu jalan yang sudah ada dan digunakan masyarakat. Bukan membuka jalan baru. Kita ingin jalan tersebut bisa ditingkatkan kualitasnya sehingga masyarakat mendapatkan akses yang lebih baik,” tegas Yusri.

Fasilitas yang masuk dalam daftar prioritas mencakup jalan, jembatan, sarana olahraga, fasilitas pendidikan, hingga tempat ibadah. Panja ini juga akan membahas aspek krusial seperti status aset dan tanggung jawab pemeliharaan agar tidak menimbulkan masalah di masa mendatang.

Selain itu, verifikasi lokasi sedang dilakukan untuk memisahkan antara kawasan Taman Nasional dan Areal Penggunaan Lain. Lokasi yang masuk APL nantinya akan dikeluarkan dari daftar usulan agar fokus pembangunan tepat sasaran pada kawasan yang memerlukan payung hukum khusus.

Yusri berharap proses penyusunan PKS dapat segera rampung. Kepastian hukum dianggap menjadi kunci utama agar anggaran daerah dapat segera terserap untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut tanpa menabrak aturan konservasi. (Adv)