SANGATTA – Komisi C DPRD Kutai Timur menegaskan kembali pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pedesaan yang selama ini masih tertinggal. Anggota Komisi C, Novel Tyty Paembonan, menilai bahwa fasilitas dasar seperti jalan, jembatan, serta drainase harus diprioritaskan karena menjadi penopang utama aktivitas masyarakat di seluruh kecamatan, bukan hanya di pusat kota.
Novel menegaskan bahwa Komisi C akan terus mengawal kinerja mitra kerja seperti Dinas PUPR, Perkim, dan Perhubungan, agar setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil warga. Ia menilai bahwa tekanan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan wilayah pedalaman yang aksesnya masih sangat terbatas.
“Walaupun anggaran ketat, pemerataan pembangunan tetap harus diperjuangkan. Infrastruktur merupakan kebutuhan utama untuk mendukung aktivitas dan kesejahteraan masyarakat di pelosok Kutai Timur,” ujar Novel.
Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi perencanaan, mulai dari keselarasan dengan RPJMD hingga masuk ke struktur APBD. Menurutnya, pembangunan yang tidak sesuai rencana hanya akan menimbulkan ketidakefisienan dan menghambat pemerataan.
Selain infrastruktur fisik, Novel turut menyinggung pembangunan fasilitas nonfisik seperti sekolah dan Puskesmas Pembantu. Ia membuka peluang bagi desa yang ingin mendukung operasional Pusban menggunakan dana desa, selama regulasi dan kebutuhan tenaga medis terpenuhi.
Menanggapi keterlambatan pelaksanaan anggaran tahun ini, Komisi C mendorong Pemkab untuk bekerja lebih cepat dan efektif agar daerah yang selama ini tertinggal dapat segera menyusul. Novel menekankan bahwa perencanaan di tahun mendatang harus lebih matang agar tidak ada wilayah yang terus terpinggirkan.
Ia berharap optimalisasi pembangunan, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan, dapat membuka akses baru, memperbaiki mobilitas warga, serta mempersempit kesenjangan pembangunan antarkecamatan di Kutai Timur. (Adv)
