KUTIMPOST.COM, Sangatta – Penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang baru dilakukan pada September 2026 menjadi kendala utama lambatnya penyerapan anggaran di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Kondisi ini memaksa seluruh perangkat daerah bekerja ekstra keras untuk mengejar target pelaksanaan program sebelum tutup tahun.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, mengungkapkan bahwa realisasi penyerapan anggaran hingga awal November 2026 tercatat baru mencapai 43 persen. Angka tersebut mencerminkan dampak dari keterlambatan pengesahan dokumen anggaran yang krusial bagi operasional dinas.
“Memang kita tahu proses DPA agak baru terbit di September. Itu salah satu kondisi yang memengaruhi penyerapan anggaran,” kata Noviari saat ditemui di Kantor Bupati Kutim, Kamis (19/11/2026).
Noviari menjelaskan, waktu yang tersisa sejak September sangat terbatas untuk menuntaskan berbagai program kegiatan. Setelah DPA terbit, pemerintah daerah tetap harus menjalankan serangkaian tahapan administratif yang wajib dipatuhi.
Setiap kegiatan pengadaan barang maupun jasa, menurutnya, tidak bisa dilakukan secara instan. Semua harus melalui mekanisme pengadaan sesuai aturan yang berlaku agar tata kelola keuangan tetap terjaga akuntabilitasnya.
Meski waktu pengerjaan menjadi lebih singkat, pemerintah daerah berkomitmen tidak akan menabrak aturan demi mempercepat realisasi. Noviari menegaskan bahwa seluruh proses harus berjalan sesuai jalur administratif demi menghindari temuan di kemudian hari.
Saat ini, pihak Pemkab Kutim tengah memacu seluruh dinas terkait untuk memaksimalkan sisa waktu yang tersedia. Noviari optimistis bahwa grafik realisasi anggaran akan menunjukkan peningkatan signifikan pada periode November hingga akhir Desember 2026.
Upaya percepatan ini menjadi fokus utama agar dana yang telah dialokasikan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemerintah daerah terus mengawal agar setiap tahapan kegiatan tidak mengalami kendala teknis lebih lanjut. (Adv)







