KUTIMPOST.COM, SANGATTA – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, mendorong penyelesaian konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat di Kecamatan Rantau Pulung melalui dialog dan pendekatan kekeluargaan. Ia berharap proses mediasi yang masih berlangsung tidak berkembang menjadi persoalan hukum yang berujung pada pemidanaan warga.
Pernyataan tersebut disampaikan Jimmi setelah mengikuti mediasi antara perusahaan dan masyarakat pada Jumat (13/11/2026). Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak masih membutuhkan waktu untuk melengkapi dokumen dan memastikan pemetaan lahan yang menjadi pokok persoalan.
Jimmi menegaskan, penyelesaian konflik harus memberikan ruang yang adil bagi masyarakat maupun perusahaan. Menurutnya, proses pencocokan data dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak perlu berjalan tanpa tekanan yang dapat menghambat mediasi.
“Kita minta supaya bijaksana. Kalau ini dilakukan secara mediasi, tentu kita mengesampingkan hal-hal yang bisa menghambat penyelesaian secara kekeluargaan,” ujarnya.
DPRD Kutim Minta Mediasi Berjalan Kondusif
Jimmi juga menyinggung kehadiran pihak kepolisian dalam pertemuan tersebut. Ia berharap semua pihak tetap mengutamakan komunikasi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kelengkapan dokumen.
Dalam proses mediasi, aliansi masyarakat menyampaikan kebutuhan waktu sekitar dua pekan untuk merampungkan pemetaan lahan dan titik koordinat wilayah yang dipersoalkan.
Di sisi lain, perusahaan juga diminta melengkapi dokumen serta memperjelas kewajiban yang berkaitan dengan perizinan dan hak masyarakat.
Jimmi menilai kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang harus diselesaikan. Karena itu, DPRD meminta proses tersebut berjalan secara seimbang dengan mengedepankan fakta lapangan dan kelengkapan administrasi.
Jimmi Tegaskan Hak Masyarakat Harus Dilindungi
Jimmi menegaskan DPRD Kutim akan menjalankan fungsi pengawasan dan mengawal kepentingan masyarakat selama proses penyelesaian konflik berlangsung.
Ia berharap tidak ada masyarakat yang menghadapi pemidanaan hanya ketika proses mediasi dan pembenahan administrasi masih berjalan. Namun, penyelesaian tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
“Saya ingin di kepemimpinan kali ini, kami DPRD tidak menginginkan itu terjadi. Jangan sampai ada masyarakat yang dipenjara selama proses pembenahan ini masih berjalan,” tegasnya.
Menurut Jimmi, perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan perizinan dan memperhatikan hak masyarakat yang terdampak aktivitas operasionalnya.
Ia menilai penyelesaian konflik harus berlandaskan kejelasan dokumen, fakta di lapangan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses tersebut.
Jimmi berharap mediasi lanjutan dapat memperjelas persoalan yang masih tersisa sehingga konflik lahan di Rantau Pulung dapat diselesaikan secara kondusif tanpa memperburuk hubungan antara perusahaan dan masyarakat.
“Yang penting semua pihak melengkapi prosesnya. Kita ingin persoalan ini selesai dengan baik, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan,” pungkasnya. (Adv)
