KUTIMPOST.COM, SANGATTA – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, mengawal penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan di Kecamatan Rantau Pulung. Ia menegaskan, proses penyelesaian harus mengutamakan kepastian hukum serta memastikan hak-hak masyarakat tidak terabaikan.
Upaya penyelesaian tersebut dibahas dalam mediasi yang berlangsung pada Jumat (13/11/2026). Dalam pertemuan itu, sejumlah persoalan mulai menemukan titik temu. Namun, beberapa hal masih membutuhkan pembahasan lanjutan agar seluruh pihak memperoleh kejelasan.
Jimmi mengatakan, penyelesaian konflik lahan tidak cukup hanya mengandalkan kesepakatan lisan. Kedua belah pihak harus menunjukkan dokumen pendukung, terutama peta lahan, titik koordinat, serta bukti kepemilikan atau penguasaan lahan.
“Kita mengedepankan fakta dan data di lapangan. Masyarakat kita berikan kesempatan melengkapi datanya, sementara perusahaan juga harus membenahi dokumen dan kewajibannya,” ujarnya.
DPRD Kutim Minta Data Lahan Diperjelas
Menurut Jimmi, kelengkapan dokumen menjadi faktor penting untuk memastikan batas wilayah dan status lahan yang dipersoalkan. Langkah tersebut juga diperlukan agar tidak muncul perbedaan penafsiran antara masyarakat dan perusahaan.
DPRD Kutim turut meminta keterlibatan sejumlah instansi teknis, di antaranya Dinas Perkebunan, Dinas Transmigrasi, ATR/BPN, serta instansi yang menangani tata ruang.
Koordinasi lintas instansi diperlukan untuk mencocokkan dokumen perusahaan dengan kondisi faktual dan status lahan di lapangan.
Jimmi juga menyoroti wilayah operasional PT Nusa Indah Kalimantan Perkasa (NIKP) yang disebut bersinggungan dengan kawasan transmigrasi. Dalam mediasi tersebut, perusahaan menyampaikan memiliki IUPK sejak 2007 yang menurut pihak perusahaan menjadi dasar pelaksanaan aktivitas perkebunan.
Meski demikian, DPRD meminta penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan pemanfaatan kawasan transmigrasi agar tidak terjadi tumpang tindih aturan maupun kepentingan.
Hak Masyarakat Jadi Perhatian
Dalam proses lanjutan, aliansi masyarakat meminta waktu sekitar dua minggu untuk menyelesaikan pemetaan lahan dan titik koordinat wilayah yang dipersoalkan.
Sementara itu, perusahaan juga diminta melengkapi dokumen internal serta memperjelas kewajiban yang berkaitan dengan perizinan dan hak masyarakat.
Jimmi menegaskan, DPRD ingin memastikan proses penyelesaian berjalan secara adil dan tidak menempatkan masyarakat pada posisi yang dirugikan.
Ia berharap seluruh pihak tetap mengedepankan dialog dan menjaga situasi kondusif. Dengan begitu, persoalan lahan di Rantau Pulung dapat diselesaikan berdasarkan data, ketentuan hukum, dan kesepakatan yang jelas.
“Intinya kita mengadvokasi masyarakat supaya tidak terintimidasi dan tidak terdiskriminasi. Hak-hak masyarakat harus diperhatikan,” tegasnya. (Adv)
