SANGATTA – Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dipastikan harus bersiap menghadapi penyesuaian Tunjangan Penghasilan Pegawai pada tahun anggaran 2026. Penyesuaian ini menjadi konsekuensi langsung dari proyeksi penurunan tajam APBD Kutim yang diperkirakan hanya berada di angka Rp 4,8 triliun. Dengan regulasi yang mengatur batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total APBD, ruang fiskal untuk mempertahankan besaran TPP disebut tidak memungkinkan.
Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayid Anjas, menilai situasi ini harus dihadapi dengan langkah efisiensi yang ketat. Ia mendesak Pemkab Kutim memangkas berbagai kegiatan yang dinilai tidak mendesak agar tekanan anggaran dapat ditekan.
“Jadi mungkin kegiatan yang tidak penting, ya. Heeh. Contohnya pengadaan sepatu yang dulu di 2025 itu sempat ada, ya mungkin nanti dia tidak, nanti dululah. Yang tadinya beli baju, nanti dululah, ya kan. Apalagi acara acara seremonial yang tapi tidak terlalu penting mungkin bisa di pending dulu,” ujarnya.
Menurut Anjas, fokus penggunaan anggaran harus diarahkan ke belanja wajib dan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa penyesuaian TPP tidak bisa dihindari karena menyangkut aturan nasional terkait belanja pegawai.
“Itu memang mandatory juga kan? Iya. Ah, tentunya itu akan menyesuaikan. Tidak mungkin dibayar kalau kemampuan keuangannya enggak cukup,” tegasnya.
Selain kegiatan seremonial dan pengadaan barang yang tidak prioritas, DPRD juga menyoroti perjalanan dinas sebagai pos belanja yang harus dipangkas.
“Perjalanan dinas ya dikurangi lagi. Ya, perjalanan dinas dikurangin. Tidak juga dihilangkan ya, tapi dikurangin. Hal hal yang tadinya tiga empat kali mungkin bisa dibikin sekali dua kali saja. Yang penting penting dulu,” tambahnya.
DPRD berharap Pemkab Kutim dapat menerapkan perencanaan anggaran yang hati hati agar dampak penyesuaian TPP dapat diminimalisir dan program pembangunan mendasar tetap berjalan. (Adv)
