KUTIM POST, SANGATTA – Tulisan tangan dari Uce Prasetyo Anggota DPRD Kutai Timur yang berjudul “Bingung cari penerima bantuan”
Tinggal di rumah Mudah, bagi yang berpenghasilan tetap. Tapi tidak, bagi pedagang kecil, kuli bangunan, sopir dan warga yang tidak tetap penghasilannya. Kerja atau tidak, semua butuh makan.
Maka, mereka itu, perlu di bantu. Di bantu apa? Sembako atau BLT untuk hidup. Kapan? Segera dan secepatnya.
Pemikiran itulah yang jadi landasan Bupati Kutim dan jajaran nya, segera mencari anggaran buat bantuan sembako.
Pendataannya pun harus cepat, data di kumpulkan dari para RT / desa, tak lebih dari 3 hari.
Pendataan secepat itu, apakah baik? Tergantung situasi nya. Tidak baik, bila situasinya normal.
Karena apapun program, apalagi yang melibatkan orang banyak. Perlu komunikasi yang efektif.
Itu perlu waktu dan proses komunikasi yang baik adalah kunci kesuksesan, apapun.
Baik saja bila situasinya tidak normal seperti sekarang. Perut harus segera di isi dan banyak rakyat, yang menunggu bantuan itu.
Isi perut banyak orang, wajib di dulukan, walau dengan resiko berpolemik di medsos.
Maka segeralah bantuan di berikan di bulan ini juga. Awalnya rencananya adalah 14.000 paket. Bertambah jadi 18.000 lalu jadi 20.000 paket.
Proses rapat dan penyaluran transparan, Kejari ikut rapat langsung untuk penentuan anggaran dan program. TNI dan polri mendampingi langsung penyaluran di lapangan.
Apakah cukup kuota itu? Belum, kurang banyak bila untuk memenuhi semua warga yang di usulkan RT. Di sinilah masalah nya. Yaitu kuota dan persepsi warga tidak sama.
Apakah hanya yang miskin saja, atau semua yg terdampak. Itu jadi gaduh dan bising di medsos.
Para RT banyak jadi sasaran itu biasa, mereka bagaimana pun adalah pejabat publik.
Pejabat publik level apapun dari RT hingga presiden, harus siap mental di bully dan di caci.
Berapa KK yang perlu di bantu ini sangat tergantung, kesamaan persepsi, siapa yang harus di bantu. Orang miskin sajakah? Tak mampu sajakah? atau semua yang tak berpenghasilan tetap?
Mari kita hitung secara garis besar, dengan target sasaran warga tak berpenghasilan tetap. Saya segera tanya, data data dari berbagai instansi. Disdukcapil bilang penduduk Kutim, sekitar 422.905 jiwa dalam 128.656 KK.
Data semuanya adalah sekitar. Mengapa? Karena dinamis. Tiap hari bisa berubah.
Data Disnaker, jumlah karyawan perusahaan sektor formal adalah sekitar 105.000 karyawan. Sektor pemerintah, ASN, TNI dan POLRI sekitar 7.500. Maka total warga yang berpenghasilan tetap adalah 112.500 KK.
Tentu harus ada faktor pengurang. Karena ada suami istri yang sama sama bekerja. Dan ada pekerja yang ber KTP luar Kutim. Estimasi, 4:1. Berarti faktor pengurang nya adalah 20%. Itu sekitar 22.500 KK.
Total warga yang berpenghasilan tetap sekitar 90.000 KK. Dengan itu bisa di ketahui.
Warga yang tidak berpenghasilan tetap alias bekerja di sektor non formal. Sekitar 38.656 KK. Kita bulatkan saja 40.000 KK. Itu sasaran yang perlu di bantu.
Kalau yang perlu di bantu 40.000 KK, dan kuota bantuan hanya 20.000 KK. Pasti kurang dan pasti ribut.
Namun perlu di ingat, bantuan pemerintah untuk warga, bukan cuma paket sembako itu saja. Pemerintah, semua level dari desa, kabupaten, provinsi dan pusat. Semua ada program bantuan. Apa saja itu?
Pertama : PKH yaitu Program keluarga harapan. Ini mulai tahun 2013 tiap penerima dapat duit. Langsung di transfer tiap 3 bulan sejumlah 1,8 Juta hingga 2,8 juta per tahun.
Pendataan oleh petugas khusus dari Kemensos di masing masing kecamatan di Kutim ada 8.080 KK penerima.
Kedua : BPNT, yaitu Bantuan pangan non tunai, dulu di kenal dengan Raskin. Karena kualitas berasnya dulu memprihatinkan. Sekarang di ubah dengan voucher untuk beli sembako. Nilainya sekarang adalah Rp 200 ribu / bulan / KK.
Di Kutim ada 14.000 KK penerima, semua PKH juga terima BPNT. Penerima BPNT non PKH adalah 5.910 KK program ini sudah berjalan.
Sekarang program ini mau di tambah Se-Indonesia, lagi di cari sekitar 4,8 juta penerima lagi sedang berproses.
Ketiga : BLT dana desa (DD). Desa tiap tahun dapat DD sekitar 800 – 1,5 Milyar. Tak sama tiap desa untuk desa DD nya kurang dari 1,2 M. 30% nya wajib di salurkan untuk BLT Warga nya. Dapat Rp 600 ribu per kk selama 3 bulan. Tiap desa bisa membagikan sekitar 157 – 200 KK.
Di Kutim ada 139 desa kali 157 KK, totalnya ada alokasi untuk 21.823 KK. Calon penerima BLT desa, ini sedang berproses.
Segera lah warga yang merasa perlu dan belum dapat bantuan. Berkomunikasi di desa masing masing.
Keempat : BLT bansosprov. Di Kutim dapat kuota 12.500 KK akan dapat dana tunai. Langsung di transfer Rp 250 ribu untuk 3 bulan. Datanya sudah ada By name by address. Di ambil dari DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial).
Tapi harus di lengkapi lagi, yaitu NIK dan nama ibu kandung calon penerima harus di lengkapi segera. Secepatnya.
Kalau menggunakan birokrasi standar dan manual. Ini bisa bisa akan hangus. Tapi bila birokrasi digital tak lebih dari seminggu. Data bisa komplit.
Yaitu data penerima oleh Staff dinsos, perlu di pecah dalam excel atau foto. Di pecah per RT atau desa, Kabupaten WA ke kecamatan, Kecamatan WA ke desa, Desa WA ke RT. Maka per RT bisa jadi hanya perlu cari data untuk 15 – 30 KK. Itu bisa dalam beberapa hari, hasil datanya, di WA kembali.
Kelima : BLT pusat, Kutim dapat jatah 9090 KK. Sudah di ambil dari DTKS 5.509 KK. Sisa 3.581 KK. Ini sudah di bagi kuota nya. Khusus Sangatta kota dapat sekitar 1.000 KK lagi, ini sedang berproses. Penerima dapat 600 ribu dalam 3 bulan.
Total kelima program bantuan itu adalah sekitar 57.413 KK calon penerima. Di tambah program sembako 20.000 totalnya adalah 77.413 KK calon penerima.
Sedangkan jumlah warga yang tidak berpenghasilan tetap adalah 40.000 KK.
Bingung cari Penerima Bantuan
Apakah itu berlebihan? Iya, di atas kertas. Tapi belum tentu untuk daerah tertentu, terutama kota kecamatan dan kabupaten.
Satu desa di kota taruhlah Sangatta Utara, itu penduduk nya hampir sama dengan 5 kecamatan di Sangsaka. Sedangkan anggaran DD nya hampir sama dengan desa di pedalaman.
Syarat mutlak untuk penerima bantuan di atas adalah tidak boleh double program. Hanya penerima BPNT sajalah yang bisa double dengan penerima PKH.
Karena syarat mutlak itu petugas nya sekarang, lagi bingung. Bingung mencari data untuk menerima BLT BLT itu. Karena program sembako itu sudah menyebar banyak.
Ini harus ada solusi, saya berharap Pemda bisa bersurat ke provinsi dan pusat. Minta izin, agar penerima sembako dari Pemda, juga bisa jadi penerima BLT BLT itu.
Bila tidak di izinkan, maka di utamakan untuk menyalurkan BLT BLT itu dulu. Lalu, program sembako di bagikan lagi untuk bulan juli dan Agustus.
Toh BLT itu cuma 3 bulan dan Corona ini, sangat mungkin dampaknya lebih dari 3 bulan.
Semoga bantuan bantuan itu bisa terserap semua. Tepat sasaran Petugasnya dan warganya sama sama proaktif. Proaktif berkomunikasi dengan RT dan desa pun Aparat nya juga perlu proaktif komunikasi. Komunikasi bolak balik.
Lewat WA, lewat digital karena zaman ini adalah zaman digital. Birokrasi pun harus dengan digital. Bila tidak ada digital aplikasi khusus. WA pun sudah cukup memadai.
Dan semoga yang sudah dan akan menerima tak lupa bersyukur. Karena dengan bersyukur lah maka kenikmatan dan kebahagiaan akan timbul.
