KUTIMPOST.COM, Sangatta – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Aldriansyah, menyoroti tantangan realisasi aspirasi masyarakat pesisir di Kecamatan Sangkulirang dan Sandaran. Ia menyebut penyaluran bantuan bagi nelayan dan petani sering terhambat oleh pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
Aldriansyah menjelaskan masyarakat pesisir memiliki kebutuhan spesifik yang memerlukan penanganan tepat. Selain infrastruktur dasar seperti jalan usaha tani, drainase, dan semenisasi, kelompok nelayan membutuhkan sarana pendukung yang memadai untuk aktivitas di laut.
“Anggota legislatif sebenarnya tidak punya program sendiri. Kita tergantung apa yang diminta masyarakat. Misalnya masyarakat meminta pembangunan jalan, itu yang kita coba perjuangkan agar bisa direalisasikan,” ujar Aldriansyah, Jumat (13/11/2026).
Permasalahan muncul karena bantuan yang tersedia kerap tidak sesuai dengan medan kerja nelayan. Ia mencontohkan pengadaan perahu ketinting yang sering kali hanya diperuntukkan bagi transportasi sungai, bukan untuk operasional di laut.
“Kalau masyarakat mengajukan bantuan kelompok nelayan, itu terkadang cukup rumit karena kewenangannya berkaitan dengan provinsi. Ada pengadaan ketinting, tetapi peruntukannya untuk sungai, bukan untuk laut,” tambah politisi Komisi C DPRD Kutim tersebut.
Di sektor pertanian, kendala serupa terjadi pada pengembangan perkebunan sawit rakyat. Kebijakan pembatasan ekspansi membuat pembangunan infrastruktur jalan bagi petani untuk mengangkut hasil panen menjadi terhambat.
Aldriansyah menegaskan pemerintah harus melihat kebutuhan masyarakat secara proporsional. Ia mendesak adanya koordinasi kuat antarinstansi agar kendala kewenangan tidak lagi menghambat pembangunan yang tepat sasaran bagi warga. (Adv)
