Sangatta – Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) berencana memberlakukan penarikan retribusi di beberapa destinasi wisata.
Menanggapi rencana ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Faizal Rachman, meminta agar pemerintah memastikan infrastruktur penunjang pariwisata terlebih dahulu sebelum memberlakukan retribusi.
“Tentunya sebelum pemerintah menarik retribusi, pastikan dulu fasilitas penunjangnya harus ada, nggak mungkin kita tiba-tiba narik, tapi infrastruktur masih belum mendukung,” ujar Faizal Rachman.
Faizal menekankan pentingnya penyediaan akses yang memadai, seperti jalan masuk menuju destinasi wisata yang seringkali kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Dengan infrastruktur yang baik, daya tarik wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata di Kutim diharapkan dapat meningkat secara signifikan.
Politisi dari PDI-Perjuangan ini juga mengusulkan agar pemerintah melakukan pemetaan awal terkait titik-titik utama daerah wisata yang akan dikenakan retribusi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa wilayah yang akan dikenakan retribusi sudah siap, baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia yang akan mengelolanya.
“Karena pasti ada wilayah yang belum siap, baik secara infrastrukur maupun sumber daya manusia yang nanti akan mengelola itu. Termasuk potensinya saat ini sudah memungkinkan atau belum kalau diberlakukan penarikan retribusi,” tutupnya. (Adv)
