SANGATTA – Komisi C DPRD Kutai Timur mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah daerah agar tidak lagi bekerja secara asal asalan. Dalam beberapa kali tinjauan lapangan, dewan menemukan sejumlah proyek yang tidak memenuhi standar kualitas, baik yang berskala besar maupun yang dikerjakan melalui mekanisme Penunjukan Langsung.
Ketua Komisi C DPRD Kutim, Ardiansyah, mengatakan bahwa hasil temuan tersebut menjadi catatan penting bagi dewan untuk mengevaluasi kelayakan kontraktor dalam mendapatkan pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya.
“Hasil pekerjaan kontraktor itu menjadi bahan evaluasi kami. Karena faktanya, banyak yang dikerjakan asal asalan. Ke depan, kami mendesak agar kontraktor semacam ini tidak lagi diberikan proyek pada tahun berikutnya. Ini berlaku untuk semua, baik kontraktor Multi Years maupun PL. Jika kerjanya tidak beres, harus di blacklist,” tegasnya.
Ia meminta agar mekanisme evaluasi tidak hanya dilakukan oleh DPRD, tetapi juga diperkuat melalui sistem penilaian resmi oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Menurutnya, setiap proyek yang selesai dikerjakan wajib disertai surat penilaian yang objektif mengenai kualitas pekerjaan.
“Jika hasilnya jelek, berikan nilai jelek. Penilaian dari PPTK ini harus menjadi dasar rujukan bagi bagian lelang untuk menentukan pemenang proyek di periode berikutnya,” jelasnya.
Komisi C mendesak Unit Layanan Pengadaan untuk membangun basis data rekam jejak kontraktor secara menyeluruh. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki riwayat pekerjaan baik dapat diberikan kesempatan kembali, sementara perusahaan yang terus mencatatkan penilaian buruk harus dihentikan.
Ardiansyah menegaskan bahwa ketegasan ini dibutuhkan untuk memastikan kualitas infrastruktur daerah dan mencegah terjadinya pemborosan anggaran.
“Bagian lelang harus memegang data mana perusahaan yang profesional dan mana yang asal asalan. Yang kinerjanya buruk, jangan diberi pekerjaan lagi,” pungkasnya. (Adv)
