KUTIMPOST.COM, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana alam dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kegiatan tersebut di hadiri langsung oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Ketua DPRD Jimmy, dan seluruh kepala Forkopimda Kutai Timur.
Acara Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dilaksankan di ruang kerja kantor Bupati Kutai Timur Kamis, (12/11/2026).
Upaya tersebut dibahas melalui Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan mengangkat tema Penguatan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Ancaman Bencana Alam dan Karhutla Guna Menjaga Keselamatan, Keamanan dan Stabilitas Wilayah Kabupaten Kutai Timur.
Rapat tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi penanganan karhutla sekaligus menyusun langkah antisipasi terhadap berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di wilayah Kutim, baik saat musim kemarau maupun ketika memasuki musim penghujan.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, mengatakan pembahasan dalam rapat tidak hanya berfokus pada evaluasi kejadian karhutla, tetapi juga menekankan pentingnya meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas di lapangan.
Menurutnya, pengawasan dan kesiapsiagaan seluruh pihak harus terus ditingkatkan agar potensi kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar. Koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, perusahaan, serta masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.
“Pertama, materi kita masih terkait dengan karhutla. Di samping evaluasi, juga bagaimana terus meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan yang masih berlangsung di lapangan. Akhir-akhir ini justru terjadi di ibu kota kabupaten, yaitu Sangatta,” ujar Ardiansyah.
Selain mengantisipasi karhutla, Ardiansyah menyebut pemerintah daerah mulai mempersiapkan langkah menghadapi musim penghujan. Salah satu perhatian utama adalah memastikan infrastruktur drainase di sejumlah kawasan Sangatta dapat berfungsi dengan baik untuk mengurangi risiko genangan maupun banjir.
Bahkan, dirinya telah meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU), khususnya bidang Sumber Daya Air (SDA), untuk segera melakukan pengecekan dan memastikan saluran drainase yang ada mampu menampung serta mengalirkan air dengan baik.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah jalur Route 9, terutama di sekitar Teluk Lingga. Kawasan tersebut selama ini kerap mengalami genangan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.
Ardiansyah menilai persoalan drainase harus segera ditangani, termasuk pada titik-titik persimpangan yang berpotensi menghambat aliran air dan menyebabkan genangan semakin meluas.
“Saya sudah memanggil Dinas PU, utamanya di bidang Sumber Daya Air, untuk memastikan drainase kita di Sangatta ini berjalan dengan baik. Terutama di Route 9 yang biasanya kalau hujan terjadi genangan, salah satunya di Teluk Lingga. Ini yang saya minta segera dibenahi,” tegasnya.
Ia berharap pembenahan drainase dapat dilakukan sebelum intensitas hujan meningkat. Dengan demikian, potensi banjir dan gangguan aktivitas masyarakat dapat diminimalkan, khususnya di kawasan permukiman dan jalur transportasi yang selama ini menjadi titik rawan genangan.
Tidak hanya persoalan kebakaran dan banjir, rapat Forkopimda tersebut juga menyinggung dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Ardiansyah mengungkapkan, kondisi kemarau yang terjadi sebelumnya telah memberikan dampak terhadap produktivitas pertanian masyarakat.
Sejumlah petani bahkan mengalami gagal panen, sementara sebagian lainnya masih dapat memanen hasil pertanian meskipun jumlahnya jauh dari harapan.
Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah agar langkah antisipasi dapat disiapkan lebih awal. Terutama berkaitan dengan ketersediaan sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian ketika musim kemarau kembali terjadi.
“Yang ketiga masih terkait persoalan kekeringan yang kita hadapi, terutama oleh para petani. Sawah kita ada yang gagal panen. Ada yang panen, tetapi hasilnya tidak seberapa. Ini yang harus kita persiapkan untuk menghadapi musim berikutnya,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, turut muncul usulan dari Kapolres Kutim mengenai keterlibatan perusahaan dalam menyediakan sumber air melalui pembangunan sumur bor di wilayah operasional masing-masing.
Ardiansyah menyambut baik usulan tersebut. Menurutnya, keberadaan sumur bor di kawasan perusahaan tidak hanya bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan internal perusahaan, tetapi juga berpotensi membantu masyarakat sekitar ketika menghadapi keterbatasan sumber air.
Lebih jauh, ketersediaan sumber air tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu fasilitas pendukung dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sehingga, apabila terjadi karhutla, petugas memiliki alternatif sumber air yang lebih dekat dengan lokasi kejadian.
“Ada usulan dari Pak Kapolres dan ini bagus. Supaya masing-masing perusahaan, dengan belajar dari kondisi hari ini, paling tidak di wilayah perusahaan dalam batas tertentu menyiapkan sumur-sumur bor,” ungkapnya.
Ia menambahkan, langkah tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk kontribusi dunia usaha dalam mendukung upaya pemerintah menjaga keselamatan lingkungan dan masyarakat. Terlebih, ancaman kekeringan dan karhutla merupakan persoalan yang perlu diantisipasi secara berkelanjutan.
Ardiansyah juga mengingatkan bahwa fenomena El Nino yang memicu kondisi lebih kering perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, ancaman tersebut bukan sesuatu yang sepenuhnya baru karena berulang setiap tahun, namun kondisi yang terjadi saat ini dinilai cukup berat.
“Ini untuk membantu mereka sendiri dan membantu sumber air bagi masyarakat, sekaligus dalam rangka pemadaman seandainya terjadi karhutla ke depan. El Nino ini setiap tahun sebenarnya, tetapi yang paling parah sepertinya tahun ini, sejak 2015,” tuturnya.
Melalui rapat Forkopimda tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi dan mengambil langkah konkret dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.
Kesiapsiagaan tidak hanya dilakukan ketika bencana terjadi, tetapi harus dimulai melalui pemetaan wilayah rawan, pengawasan lapangan, perbaikan infrastruktur, penyediaan sumber air, hingga keterlibatan aktif perusahaan dan masyarakat.
