SANGATTA, KUTIM POST – Joni : Cegah penularan Covid-19 kita dukung program pemerintah. Ketua DPRD kutim Joni, S.Sos., Mendukung program pemerintah terkait pos penyekatan untuk larangan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah telah berlaku sejak Kamis, (06/05/2021).
Joni Mengatakan, hal itu sudah seharus nya saya dukung karena merupakan wujud pencegahan penularan virus Covid-19 yang dinilai sudah cukup cepat penyebarannya diwilayah kita Kutim ini tentunya’
Lanjutnya “Saya sangat setuju dengan program penyekatan dalam rangka pelarangan mudik karena semata-mata demi kebaikan bersama yaitu menjaga kesehatan kita dan keluarga.
Karena, Tidak mungkin pemerintah membuat program untuk menyusahkan masyarakatnya,” ujar Joni saat ditemui oleh KutimPost.com di ruangannya, Sekretariat DPRD Kutim, Kawasan Bukit Pelangi, Sangatta, Kamis (6/4/2021)
Kemudian ia menyampaikan, di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih ada kelonggaran untuk masyarakat yang akan mudik. Namun dalam hal itu memerlukan beberapa persyaratan diantaranya, Joni menyebutkan, harus membawa surat rapid antigen yang berlaku hanya 1 x 24 jam saja. Terangnya.
“Kelengkapan surat rapid antigen yang perlu dibawa oleh pemudik lokal di Kaltim merupakan wujud kelonggaran pemerintah dalam pelaksanaan program penyekatan ini,” tambah Joni.
Kemudian ia menambahkan lagi, dalam kondisi pandemi seperti ini langkah terbaik untuk menyelamatkan keluarga dari penularan Covid-19 itu dengan tidak melakukan mudik.
Disamping itu jika memang keadaan mengharuskan mudik, Joni mengimbau agar melengkapi persyaratan tersebut dan menerapkan protokol kesehatan (prokes).
Dalam hal ini “Pemerintah hanya melakukan upaya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lonjakan seperti negara tetangga di saat kondisi pandemi yang sudah melandai di Indonesia khususnya wilayah Kutim,” tutup Joni. (ADV)
