Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), David Rante, meminta Pemerintah Daerah Kutim untuk mengevaluasi tata kelola pemerintahan, khususnya terkait pemenuhan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Menurut David, kekurangan SDM, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, ia menilai menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dalam upaya memaksimalkan tata kelola pemerintahan daerah.
“Kita mau pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan ini, supaya tata kelola pemerintahan daerah bisa berjalan maksimal dan efisien,” ujar David Rante saat ditemui di Kantor DPRD Kutim, Selasa (5/11/2024).
Sebagai anggota Komisi B DPRD Kutim, ia menegaskan bahwa pembenahan tata kelola pemerintahan harus dimulai dengan peningkatan SDM.
Program seperti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pembinaan SDM di pemerintahan, menurutnya, harus dilaksanakan secara serius dan tidak asal-asalan.
“Mudah-mudahan program PPPK dan pembinaan SDM bisa berjalan dengan baik. Sehingga bisa terarah, tidak hanya sekadar ada programnya, tapi juga dilaksanakan dengan sungguh-sungguh,” harapnya.
Lebih lanjut, legislatif dari Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya penempatan personel yang sesuai dengan keahlian mereka agar setiap individu dapat bekerja secara optimal sesuai bidangnya masing-masing.
“Tempatkan orang yang memang sesuai dengan disiplin ilmunya. Jangan asal menempatkan orang hanya untuk mengisi kekosongan, karena kita ingin tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” tegasnya. (Adv)
