Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, mendorong agar Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan segera dibahas. Menurutnya, Perda ini penting untuk melindungi lahan pertanian di Kutai Timur.
Politisi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menjelaskan bahwa saat ini produksi padi di Kutim terus menurun. Penurunan ini disebabkan oleh dua faktor utama: gagal panen akibat cuaca buruk atau serangan hama, dan keengganan petani untuk menanam padi.
“Penurunan produksi padi ini ada dua faktor, petani menanam, tapi karena cuaca tidak bagus atau diserang hama akhirnya gagal panen. Kemudian memang petani tidak menanam padi,” jelas Faizal Rachman.
Anggota Komisi B DPRD Kutim ini menyatakan kekhawatirannya terhadap kondisi produksi padi. Ia menduga bahwa kejenuhan petani akibat seringnya gagal panen dapat menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit.
Kejenuhan ini dapat menimbulkan kerugian bagi Kutai Timur. Pasalnya, ada potensi sawah para petani akan dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.
“Yang kita khawatirkan itu, karena petani jenuh selalu gagal panen, ujung-ujungnya pada musim tanam berikutnya dia tidak tanam. Nah kalau sudah muncul tidak tanam itu, kita khawatir lahan pangannya beralih fungsi menjadi sawit,” jelasnya.
Untuk membuktikan dugaannya itu, Faizal Rachman meminta stakeholder terkait untuk melakukan kajian alasan produksi padi Kutim menurun. Menurutnya, wajar bila petani jenuh, sebab mereka telah keluar modal, namun selalu gagal panen.
“Makanya ini perlu dikaji, penurunan ini apakah gara-gara cuaca jelek, sehingga produksi menurun atau mereka kapok tanam padi karena produksi menurun. Karena sekali gagal panen, petani rugi jutaan,” ujarnya.
“Petani sudah keluar biaya untuk traktor lahan, biaya tanam, biaya penyemaian bibit, kalau di Kaubun aja, hand traktor itu sudah satu jutaan biayanya satu hektare. Hitung-hitung modal petani Rp 5 juta per satu hektare,” lanjutnya.
Pada saat seperti ini kata Faizal, godaan untuk dialihfungsikan sawah ke perkebunan kelapa sawit sulit untuk ditolak. Sebab, bila dibandingkan dengan sawah padi, perkebunan kelapa sawit lebih menjanjikan secara ekonomi.
“Potensi gagalnya kecil. Kalau mereka tergiur semua, maka mereka tidak mau lagi tanam padi. Ditambah, sudah banyak pabrik sawit, jadi tidak sulit menjual hasil sawit mereka. Secara Ekonomi oke, tapi secara menjaga lahan pangan berkelanjutan itu yang jadi masalah,” ujarnya.
“Makanya saya dorong terus bagaimana supaya kita bisa keluarkan Perda perlindungan lahan pangan berkelanjutan. Ini saya dorong terus supaya segera untuk dibahas hal itu,” tandasnya. (adv)
