DPRD Kutim Dorong Kerja Sama Lintas Instansi Atasi Masalah TNK

oleh -658 Dilihat
oleh
banner 1024x768

KUTIMPOST.COM, Sangatta – Pembangunan infrastruktur dasar di kawasan yang bersinggungan dengan Taman Nasional Kutai (TNK) masih menghadapi kendala regulasi. Anggota DPRD Kutai Timur, Kari Palembong, mendorong penguatan kerja sama lintas instansi agar kebutuhan masyarakat dapat segera terakomodasi.

Kari menyatakan, persoalan kewenangan pengelolaan kawasan konservasi menjadi tantangan nyata bagi pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa masyarakat yang sudah lama bermukim di wilayah tersebut berhak mendapatkan fasilitas dasar seperti jalan, air bersih, dan penerangan listrik.

“Ini memang dilematis. Masyarakat kita sudah tinggal di sana, sehingga fasilitasnya juga harus diperhatikan. Tetapi kita juga terkendala regulasi. Makanya perlu ada koordinasi dan bentuk kerja sama dengan pengelola TNK,” kata Kari, Selasa (17/11/2026)..

DPRD Kutim tercatat telah melakukan pertemuan formal dengan Balai TNK untuk membahas kebutuhan masyarakat tersebut. Kari menyebut pihak Balai TNK membuka peluang koordinasi bagi program pembangunan yang ditujukan untuk pelayanan publik.

Menurut Kari, komunikasi ini harus berlanjut ke pembahasan teknis agar setiap usulan memiliki kejelasan batas kewenangan. Hal ini diperlukan untuk memastikan persyaratan administratif terpenuhi sebelum proyek dimulai di lapangan.

Penanganan kawasan TNK dinilai membutuhkan sinergi banyak pihak, termasuk pemerintah daerah, Balai TNK, hingga pihak PLN. Rencana pembangunan jaringan listrik di Teluk Lombok dan Kampung Airport menjadi contoh urgensi koordinasi tersebut.

Kari menegaskan, pemerintah harus mampu mencari titik tengah antara pemenuhan kebutuhan warga dan pelestarian ekosistem. Ia memastikan DPRD Kutim akan terus mengawasi perencanaan pembangunan agar tepat sasaran.

“Kita harus tetap menjaga ekologis. Tetapi masyarakat juga harus diperhatikan. Kawasan TNK ini luas, sedangkan permukiman masyarakat berada di titik-titik tertentu. Jadi, perlu dicari solusi agar kebutuhan warga bisa terpenuhi tanpa mengabaikan lingkungan,” pungkasnya.

Keberhasilan pembangunan, menurut Kari, tidak hanya diukur dari jumlah proyek yang berjalan. Pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan pelayanan dasar secara merata meskipun bagi warga yang berada di kawasan dengan keterbatasan akses. (Adv)

No More Posts Available.

No more pages to load.