KUTIMPOST.COM, Sangatta –DPRD Kutim Soroti Kelangkaan BBM: Desak Evaluasi Aplikasi Xstar dan Tambah Kuota Dapil IV. Lembaga legislatif itu mendesak evaluasi penerapan aplikasi Xstar serta penambahan kuota BBM, menyusul lonjakan harga di tingkat pengecer yang sempat mencapai Rp30.000 per liter.
Desakan tersebut mengemuka dalam rapat yang digelar di Ruang Panel DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Selasa (21/4/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi B DPRD Kutim M. Ali dan dihadiri pihak Pertamina, pengelola SPBU Wahau, serta sejumlah dinas terkait. Pertemuan ini membahas solusi atas antrean panjang dan dugaan penyalahgunaan barcode di wilayah Wahau, Kombeng, dan Telen.
Ketua Komisi B DPRD Kutim, M. Ali, menegaskan persoalan BBM tidak hanya terjadi di tingkat depo, tetapi juga pada distribusi dan penyaluran ke masyarakat. Ia menilai perlu adanya standar operasional prosedur (SOP) bersama antara pemerintah dan pihak terkait.
“Perlu penyusunan SOP bersama pemerintah dalam pengawasan kelangkaan BBM. Penggunaan aplikasi Xstar harus tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang bukan penerima manfaat,” ujarnya. Ia berharap antrean panjang di SPBU tidak kembali terulang.
Anggota DPRD Kutim dari Dapil IV, Bambang, mengungkapkan kelangkaan BBM terjadi selama sekitar tiga hari pada pertengahan April 2026. Kondisi tersebut memicu lonjakan harga di tingkat pengecer hingga Rp30.000 per liter.
“Perlu penambahan kuota karena wilayah ini merupakan jalur lintas dengan kepadatan kendaraan yang tinggi,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman, menilai penanganan tidak boleh hanya terfokus di wilayah Wahau, melainkan harus mencakup seluruh Kutai Timur.
“Dampak kelangkaan sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Penggunaan aplikasi Xstar dan barcode perlu dievaluasi agar tidak disalahgunakan,” tegasnya.
Dari pihak Pertamina, Pimpinan Sales Brand Manager Area Kaltimtara, Hermawan Bagus Prabowo, menyatakan distribusi BBM telah sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas dan tidak mengalami pengurangan.
“Terjadi peningkatan kebutuhan di lapangan. Evaluasi konsumsi BBM dilakukan setiap triwulan, dan kami telah memasang kamera pemantau di setiap SPBU,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Dinas Perikanan juga menyampaikan bahwa program Xstar cukup membantu nelayan. Namun, mereka berharap ada kebijakan yang tidak mempersulit pembelian BBM menggunakan jerigen, mengingat bahan bakar sangat berpengaruh terhadap hasil tangkapan.
Rapat menyimpulkan bahwa kelangkaan BBM di Dapil IV Kutai Timur dipicu oleh meningkatnya kebutuhan, persoalan distribusi, serta lemahnya pengawasan. DPRD mendorong peningkatan koordinasi antarinstansi, penyusunan SOP yang jelas, serta pengajuan penambahan kuota melalui Gubernur. Selain itu, evaluasi aplikasi Xstar dinilai penting agar penyaluran BBM tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum.
