KUTIMPOST.COM, Sangatta – DPRD Kutim Gelar Rapat Paripurna ke-24. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengadakan Rapat Paripurna ke-24 yang membahas Penyampaian Rekomendasi DPRD Kutim terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutim Tahun Anggaran (TA) 2023.
Rapat ini dilaksanakan di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, pada Selasa (14/5/2024).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Joni, didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar Bulang, dan Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan.
Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, Sekretaris Dewan (Sekwan) Juliansyah, 21 anggota DPRD, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forkopimda, dan tamu undangan lainnya.
Dalam pembukaan rapat, Joni menyampaikan bahwa setelah menggelar rapat paripurna untuk penyampaian LKPJ Bupati Kutim TA 2023 yang diusulkan oleh masing-masing fraksi DPRD, terbentuklah Panitia Khusus (Pansus) LKPJ yang bertujuan untuk melakukan pengkajian strategis dan pencatatan guna melaksanakan fungsi pengawasan.
“Selanjutnya, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabel penyelenggaraan Pemerintah Daerah,” ujar Joni
Joni menjelaskan bahwa penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Kutim TA 2023 merupakan amanat undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2012 tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
“Bahwasanya berdasarkan hasil pembahasan DPRD, memberikan rekomendasi sebagai bahan pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan anggaran pada tahun belanja dan tahun berikutnya. Serta sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah atau kebijakan strategis Kepala Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan,” terangnya.
Agenda selanjutnya adalah mendengarkan penyampaian laporan dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutim mengenai LKPJ Bupati TA 2023 yang disampaikan oleh Ketua Pansus LKPJ Bupati Kutim 2023, Hepnie Armansyah.
Selanjutnya, Ketua Pansus LKPJ Bupati Kutim TA 2023, Hepnie Armansyah, menyebutkan bahwa penyusunan LKPJ mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Pemerintahan Daerah.
Hepnie mengungkapkan bahwa Pansus LKPJ Kutim telah melakukan beberapa rangkaian kegiatan selama tahun 2024.
“Pansus LKPJ telah melakukan serangkaian pembahasan dengan jadwal sebagai berikut: Rapat Internal yang dilaksanakan pada 21 Maret 2024, Rapat dengan SKPD pada 25 Maret hingga 4 April 2024, Rapat Internal pada 29 April 2024, Uji petik sampel proyek MYC (Multiyears Contract) pada tanggal 2-3 Mei 2024, Kunjungan Kerja pada 5-8 Mei 2024, serta Finalisasi pada tanggal 13 Mei 2024,” ungkap Hepnie. (Adv)
