SANGATTA – Permasalahan proses lelang barang dan jasa di Kabupaten Kutai Timur kembali mencuat setelah DPRD Kutim menggelar pertemuan dengan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam pertemuan tersebut, PPBJ mengakui adanya hambatan serius akibat kekurangan personel, yang membuat proses lelang berjalan lambat dan berpotensi tidak rampung tepat waktu.
Anggota DPRD Kutim, Rahmadani, menjelaskan bahwa PPBJ mengungkapkan kekhawatiran terkait penyelesaian seluruh paket lelang karena sisa waktu yang sangat terbatas.
“Kami sudah melakukan pertemuan dengan PPBJ, terkait dengan proses lelang barang dan jasa yang terkesan lamban. Bahkan dikhawatirkan, tidak terlaksana semua, karena sisa watu untuk melakukan lelang tingga sehari. Meskipun demikian, PPBJ mengatakan tetap mengusahakan agar semua bisa lelang,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa terbatasnya SDM menjadi masalah utama. Hanya sekitar sepuluh orang bersertifikasi dari berbagai dinas yang diperbantukan di PPBJ. Kondisi ini membuat sejumlah SKPD besar kesulitan memastikan seluruh paket pekerjaan dapat diproses.
“Contoh, Perkim dengan 5400 paket. Kalau hanya dikerjakan 10 orang, ini artinya satu orang mengerjakan 500 paket. Kelihatan, ini memang sulit. Karena itu kami sarankan dikembalikan saja ke SKPD masing masing,” ucapnya.
Terkait kemungkinan tidak selesainya seluruh paket lelang tahun ini, Rahmadani menegaskan bahwa DPRD akan melakukan evaluasi mendalam terhadap PPBJ. Ia menyebut bahwa kinerja PPBJ akan menjadi catatan serius jika terbukti tidak mampu menjalankan tugasnya. Namun, berdasarkan pembahasan dengan Ketua DPRD Kutim, PPBJ akan diberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan proses lelang. Hal ini penting untuk menghindari penilaian negatif dari pemerintah pusat.
“Nanti pemerintah pusat bilang, dikasi anggaran segini saja tidak mampu, apalagi kalau lebih. Jadi imbasnya ke situ,” pungkasnya. (Adv)
