KUTIMPOST.COM, Sangatta – Fraksi Demokrat Minta Pemkab Kutim Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengadakan Rapat Paripurna ke-23 yang membahas Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kutim terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kutai Timur, yaitu tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran serta tentang Ketertiban Umum.
Rapat ini berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Kecamatan Sangatta, Selasa (14/05/2023).
Mewakili Fraksi Demokrat, Muhammad Amin mengapresiasi dan mendukung penuh dua Raperda tersebut. Namun, ia juga menyampaikan beberapa catatan penting terkait Perda tersebut.
Menurutnya, Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran tersebyt menjadi penting, mengingat pada tahun ini sudah terjadi beberapa kali bencana kebakaran.
Oleh karena itu, Fraksi Demokrat meminta kepada Pemkab Kutim untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat. Dengan harapan, Pemerintah Pusat akan memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana yang memadai guna menanggulangi bencana kebakaran.
“Pemerintah Kabupaten diminta untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat agar memberikan bantuan sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran di Kutim yang memadai,” ucapnya.
Sementara untuk Raperda Ketertiban Umum, Fraksi Demokrat menegaskan hal itu sangat penting sebagai kepastian hukum dalam melindungi masyarakat.
“Kami ingin menegaskan kesiapan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pelaksana utama aturan tersebut,” tegasnya.
“Di sisi lain, untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlu kosistensi dari semua pihak termasuk Pemda,” tambah dia.
Fraksi Partai Demokrat berharap agar pandangan umum yang telah disampaikan dapat diterima dan dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah. (Adv)
