Sangatta – Belanja modal yang dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) 2025 mendapat perhatian khusus, terutama terkait dengan pengelolaan yang transparan dan efisien. Anggaran yang mencapai Rp4,321 triliun atau sekitar 38,8% dari total belanja ini dialokasikan untuk investasi jangka panjang, termasuk infrastruktur dan aset tetap.
Perwakilan Fraksi Gelora Amanat Perjuangan DPRD Kutim, Mulyana, menegaskan bahwa pengelolaan belanja modal yang besar harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan mengedepankan transparansi dalam setiap tahap pelaksanaan.
“Sebesar Rp4,321 triliun atau 38,8% dari total belanja mencerminkan investasi dalam infrastruktur dan aset daerah,” ungkap Mulyana dalam Rapat Paripurna ke-20 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kutim, Poniso Surryo Renggono, serta 23 anggota dewan lainnya, termasuk perwakilan dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Mulyana menekankan bahwa meskipun alokasi anggaran yang besar untuk belanja modal menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan, pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap proyek memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
“Kami berharap setiap proyek yang dibiayai dari belanja modal dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam implementasi proyek, dengan tujuan agar anggaran yang telah dialokasikan tidak terbuang percuma. Menurutnya, pengawasan yang ketat selama pelaksanaan proyek menjadi hal yang mutlak untuk mencegah terjadinya potensi penyimpangan anggaran.
“Kami akan terus mengawasi dan memberikan masukan agar setiap proyek berjalan sesuai rencana dan tidak menyimpang dari tujuan awal,” tambahnya.
Dengan pandangannya ini, Mulyana berharap agar pemerintah daerah dapat terus meningkatkan sistem pengelolaan anggaran yang baik, sehingga setiap proyek yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kutim. (Adv)
