Sangatta – Perwakilan Fraksi Golongan Karya (Golkar) dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memberikan apresiasi terhadap target belanja modal infrastruktur sebesar 4,321 triliun rupiah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Anggaran ini dinilai sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD.
“Kami melihat bahwa target belanja modal ini, yang tidak termasuk belanja bagi hasil dan transfer ke daerah atau desa, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Hasna, anggota Fraksi Golkar, dalam Rapat Paripurna ke-20 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024). Rapat ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutim, Poniso Surryo Renggono, serta 23 anggota dewan dan perwakilan Forkopimda Kutim.
Hasna menambahkan bahwa pemenuhan infrastruktur dasar dalam APBD 2025 sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah. “Kami memberikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” katanya.
Fraksi Golkar juga menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran belanja modal infrastruktur. Hasna berharap agar setiap proyek yang dibiayai dengan anggaran ini dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.
“Infrastruktur yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan infrastruktur yang memadai, kita dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Selain itu, Hasna mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam mencapai target belanja modal ini dan berperan aktif dalam mengawasi serta mendukung pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur.
“Kami berharap semua elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan mendukung pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur,” harapnya.
Fraksi Golkar juga berharap bahwa catatan dan masukan yang disampaikan dapat menjadi referensi dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025. “Mohon kiranya catatan dan masukan Fraksi Golkar dapat dijadikan pertimbangan dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025,” ujarnya.
Fraksi Golkar berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Kami yakin, dengan alokasi yang tepat, kita dapat menciptakan infrastruktur yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
