KUTIMPOST.COM, Sangatta – Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (Fraksi KIR) menyampaikan pandangan umum terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, dalam Rapat Paripurna ke-27 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kutim, Kamis (13/6/2024).
Anggota Fraksi KIR DPRD Kutim, Sobirin Bagus menyampaikan pandangan umum dengan memberikan berbagai catatan kritis dan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
“Kita berharap beberapa hal yang sudah dicapai dalam pelaksanaan APBD Tahun 2023 agar lebih ditingkatkan lagi ke depannya,” ucap Sobirin.
Menurutnya, perlu ada target pencapaian yang maksimal serta upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan alternatif secara kreatif dan inovatif. Dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efisien.
“Semua ini harus didasarkan pada kultur budaya kearifan lokal dan keberpihakan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Sobirin menyoroti pentingnya konsistensi dalam pencapaian pengelolaan Belanja Daerah. Ia mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tetap setia pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu juga memprioritaskan penyerapan anggaran yang lebih maksimal.
“Kami mengharapkan penyerapan anggaran yang cepat, tepat, dan terpadu demi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur,” tegasnya.
Fraksi KIR mengapresiasi beberapa capaian pemerintah dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Sobirin juga memberikan ucapan selamat kepada Pemkab Kutim atas perolehan kembali Opini WTP dari BPK Provinsi Kalimantan Timur atas hasil evaluasi LKPD 2023.
“Opini WTP ini harus dibarengi dengan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan. Untuk meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan publik dan menjadi motivasi untuk kinerja yang lebih baik ke depannya,” harapnya. (adv/hf)
