Sangatta – Dalam pembahasan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang mencapai Rp 11,136 triliun, Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutim, melalui perwakilannya Syaiful Bakhri, menyoroti dominasi belanja operasi yang mencapai Rp 5,603 triliun. Syaiful berharap anggaran untuk belanja operasi dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Syaiful dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025 yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024). Rapat ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Kutim, Poniso Surryo Renggono, serta 23 anggota dewan dan perwakilan Forkopimda Kutim.
“Belanja operasi ini sangat penting, namun kami berharap agar penggunaannya benar-benar fokus pada kepentingan masyarakat,” ujar Syaiful.
Lebih lanjut, Syaiful mengungkapkan perlunya keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal. Ia berharap agar belanja modal, yang memberikan manfaat lebih jangka panjang, dapat lebih diperhatikan ke depannya.
“Ke depan, kami berharap ada keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran,” tambahnya.
Sebagai anggota Komisi C DPRD Kutim, Syaiful menegaskan komitmennya untuk mendorong pengelolaan anggaran yang bijak, sehingga setiap alokasi anggaran bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Kutim. Syaiful juga menekankan pentingnya fokus pada pembangunan infrastruktur dan program berkelanjutan yang dapat memberi manfaat lebih besar bagi daerah.
“Kami ingin melihat belanja daerah tidak hanya terfokus pada kegiatan rutin, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur dan program yang berkelanjutan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran sangatlah penting, agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran mereka digunakan.
“Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran mereka digunakan. Kami akan terus mengawasi agar pengelolaan anggaran berjalan dengan baik,” tegas Syaiful.
Fraksi PKS berharap pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih strategis dan fokus pada program-program yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan jangka panjang di Kabupaten Kutai Timur.
“Kami ingin melihat program-program yang memberi dampak positif dan berkelanjutan untuk pembangunan daerah,” pungkasnya. (Adv)
