Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna ke-20 dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Dalam rapat tersebut, Anggota DPRD Kutim, Pandi Widiarto, menyampaikan pandangan Fraksi Demokrat mengenai APBD yang diperkirakan mencapai Rp11,151 triliun.
“Angka ini sangat fantastis untuk sebuah kabupaten,” ujar Pandi saat menyampaikan PU Fraksi Demokrat di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024). Meskipun mengapresiasi kenaikan signifikan tersebut, Fraksi Demokrat menyarankan pemerintah untuk menggali lebih banyak potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak hanya mengandalkan pendapatan transfer.
“Seperti sektor-sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, dan sektor lainnya yang dapat mengangkat pendapatan asli daerah,” jelas Pandi.
Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta pengalokasian anggaran untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal. Namun, mereka juga menyoroti beberapa program pemerintah yang dinilai kurang tepat sasaran, seperti panggung hiburan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) pegawai yang belum memberikan hasil maksimal.
“Dalam nota penjelasan juga masih terdapat ketimpangan dalam hal belanja operasi yang lebih besar dibandingkan dengan belanja modal. Ini mencerminkan kurangnya perencanaan pengelolaan keuangan oleh pemerintah,” lanjut Pandi.
Fraksi Demokrat juga berharap pemerintah daerah dapat menambah anggaran multi years untuk mendukung pembangunan infrastruktur penghubung antar desa dan kecamatan, yang dinilai sangat penting untuk kemajuan Kutai Timur.
Fraksi Demokrat berharap masukan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan APBD yang lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (Adv)
