Sangatta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kutai Timur (Kutim), Hepnie Armansyah, menyoroti maraknya kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kutai Timur di luar daerah, termasuk di Samarinda, Balikpapan, dan bahkan di luar Kalimantan. Kegiatan ini meliputi Bimbingan Teknik (Bimtek), pelatihan, dan berbagai kegiatan lainnya.
Hepnie mengakui bahwa Bimtek dan pelatihan mungkin perlu dilakukan di luar daerah jika fasilitas di Kutim tidak memadai, seperti kapasitas hotel yang terbatas atau ketersediaan narasumber dari luar daerah. Namun, dia menekankan bahwa sebaiknya semua kegiatan tersebut dilakukan di Kutim jika memungkinkan.
“Kita ingin semua kegiatan dilakukan di Kutim, baik Bimtek maupun pelatihan. Tapi tidak semua provider tersedia di sini dan tempat atau venue yang memadai juga terbatas. Bayangkan jika 50 SKPD mengadakan kegiatan sekaligus, tentu tidak mungkin karena keterbatasan hotel. Di Samarinda memang memungkinkan, tapi itu berarti perjalanan dinas yang tentunya menambah biaya,” jelasnya.
Hepnie juga menegaskan bahwa kemungkinan pembengkakan anggaran perjalanan dinas sulit dilakukan dengan adanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD), yang mengatur semua dengan standar yang jelas.
Lebih lanjut, Hepnie menekankan pentingnya kualitas dibanding kuantitas dalam pelaksanaan kegiatan. Dia menyarankan agar ada pemilahan yang cermat terkait perlunya mendatangkan narasumber dari luar daerah.
“Tugas Sekda untuk menyeleksi. Jika tidak ada manfaatnya, lebih baik anggarannya dialihkan untuk belanja modal daripada hanya menjadi alat penghasilan,” pungkasnya.
Dengan perhatian pada efisiensi anggaran dan kualitas kegiatan, Hepnie berharap ke depannya OPD di Kutai Timur dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, mengurangi biaya perjalanan dinas, dan memastikan bahwa setiap kegiatan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah. (Adv)
