KUTIMPOST.COM, Sangatta – Kebut Rintisan Sekolah Rakyat Gratis, Pemkab Kutim Targetkan Administrasi STIPER Rampung Sepekan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus mengebut persiapan program rintisan Sekolah Rakyat gratis. Sebagai langkah konkret, Pemkab Kutim berencana meminjam sekaligus memanfaatkan gedung Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Kutai Timur sebagai lokasi kegiatan belajar mengajar.
Rencana strategis ini dibahas secara mendalam dalam Rapat Pembahasan Peminjaman Gedung STIPER yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, bertempat di Ruang Ulin, Kantor Bupati Kutim, pada Kamis (26/2/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk perwakilan Yayasan Daerah Kutai Timur (YDKT) STIPER, Dinas Sosial, Dinas PMPTSP, Dinas Permukiman, DLH, BPUPR, dan DPU-PR.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menegaskan bahwa kehadiran fasilitas pendidikan gratis sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Kutai Timur. Menurutnya, pemanfaatan STIPER adalah pilihan yang paling strategis dan efisien saat ini.
“Kita sangat membutuhkan Sekolah Rakyat gratis di Kutai Timur ini. Setelah saya laksanakan pengecekan, kampus STIPER sangat cocok untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat tersebut,” ungkap Mahyunadi.
Lebih lanjut, Mahyunadi memaparkan bahwa program ini diproyeksikan akan mendapat dukungan dana dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Anggaran yang diusulkan pun tidak main-main.
“Dari prediksi dan perencanaan kita, anggaran yang dibutuhkan dari Kementerian Sosial adalah sekitar Rp 150 miliar sampai dengan Rp 200 miliar. Kami harap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk semua rakyat Kutim. Apalagi kondisi bangunan STIPER saat ini cukup miris dan dinilai kurang layak sebagai tempat belajar mengajar, sehingga ini akan menjadi perhatian kita bersama,” tambahnya.
Rencana ini disambut positif oleh pihak YDKT STIPER. Perwakilan YDKT STIPER, Suprihanto, menyatakan dukungannya, meski ada beberapa hal teknis yang masih perlu dibahas di internal kampus.
“Pada prinsipnya kami sangat mendukung program tersebut, namun tentu ada beberapa hal yang harus kami rundingkan dan rapatkan bersama pihak internal STIPER,” jelas Suprihanto.
Suprihanto juga menambahkan bahwa program Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi perbaikan infrastruktur kampus. “Kami sudah sejak lama menunggu dan berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk Kampus STIPER. Melalui program ini, kami harap dapat membantu renovasi sebagian bangunan di kampus.”
Selain itu, pihak STIPER mengusulkan adanya integrasi jangka panjang antara Sekolah Rakyat dan STIPER. “Saran kami, pelaksanaan Sekolah Rakyat ini bisa bersinergi dengan Kampus STIPER. Asumsinya, setelah murid lulus dari Sekolah Rakyat, mereka dapat langsung melanjutkan pendidikan dengan berkuliah di STIPER,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut, seluruh pihak menyepakati target penyelesaian administrasi. Dinas terkait diberi waktu satu minggu untuk merampungkan segala kekurangan berkas kelengkapan rintisan Sekolah Rakyat.
Hasil kesiapan administrasi dan kelayakan gedung ini selanjutnya akan segera dilaporkan secara resmi kepada Kementerian Sosial sebelum libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1447 H mendatang.
