Sangatta – Angka kemiskinan di Kutai Timur (Kutim) menunjukkan tren kenaikan. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur (Kaltim), angka kemiskinan di Kutim meningkat dari 36,84 persen pada tahun 2022 menjadi 37,04 persen pada tahun 2023. Data ini diperoleh setelah BPS melakukan pendataan terhadap masyarakat Kutai Timur.
BPS Kaltim menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) untuk mengukur kemiskinan. Metode ini menilai kemiskinan berdasarkan ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, masyarakat miskin didefinisikan sebagai mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Menanggapi data ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Agusriansyah Ridwan, mempertanyakan metode yang digunakan oleh BPS. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai bahwa hasil pengukuran kemiskinan bisa berbeda jika menggunakan metode yang berbeda.
“Dalam sisi sampling, termasuk kriterianya pada saat sampling diambil dalam penelitian berbeda, termasuk kriteria indikator miskin kita ubah, bisa saja hasil yang sering ditampilkan itu juga berubah,” kata Agusriansyah Ridwan.
“Pemerintah pernah terkejut karena melihat angka orang miskin, tapi setelah kita coba dengan indikator yang kita buat sendiri, saya rasa tidak sebesar itu orang miskin di Kutim,” sambungnya.
Agusriansyah mengatakan, jumlah orang miskin di Kutim yang didata BPS ada beberapa kemungkinan. Bisa saja, orang tersebut baru datang ke Kutim, belum mendapatkan pekerjaan dan didata BPS.
“Malahan saya bertanya. Kalau di Kutai Timur ini, masih banyak orang miskin, itu muncul pertanyaan bagi saya. Bisa jadi dia baru datang belum mendapatkan pekerjaan, tapi didata dalam BPS jumlah yang dihitung,” jelasnya.
“Orang yang datang ke Kutim untuk mengadu nasib, tidak sedikit juga. Mereka yang datang belum tentu langsung bekerja. Tapi pada saat pendataan dia terdata belum mendapatkan pekerjaan, bisa saja dikategorikan orang yang tidak mampu,” lanjutnya.
Menurut Agusriansyah, asalkan masyarakat mau bekerja, mereka akan dapat pekerjaan di Kutim. Selain itu, ada juga kemungkinan orang terdata mereka yang memang tak mau bekerja.
“Bisa orang yang tidak punya niat untuk bekerja. Karena di Kutai Timur ini, asal orang mau bekerja aja, Insya Allah ada pendapatan,” tandasnya. (adv)
