KUTIMPOST.COM, Sangatta – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmy, mendesak pemerintah daerah untuk meninjau kembali besaran insentif bagi para guru honorer di wilayahnya. Ia menilai besaran insentif yang saat ini berada di angka Rp1 juta per bulan masih jauh dari ideal.
Jimmy menegaskan bahwa kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN perlu ditingkatkan agar sebanding dengan beban kerja dan kebutuhan hidup sehari-hari. Ia berharap nominal insentif tersebut dapat menyamai standar Upah Minimum Regional (UMR).
“Posisi insentif guru tentu masih terlalu kecil kalau disampaikan tadi. Masih belum mendekati UMR, baru sekitar Rp1 juta bagi guru honorer. Kita berharap itu bisa mencapai ukuran UMR untuk insentif para guru, terutama yang honorer,” kata Jimmy, Selasa (17/11/2026).
Menurut Jimmy, peran guru honorer sangat krusial dalam menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar, terutama di sekolah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Perhatian pemerintah tidak boleh hanya terfokus pada guru berstatus ASN atau PPPK saja.
Selain masalah upah, Jimmy juga menyoroti adanya sekitar 100 guru honorer yang terhambat kendala administrasi. Hambatan tersebut mencakup kelengkapan dokumen dan persyaratan domisili yang membuat mereka belum terakomodasi dalam skema insentif.
Ia mendesak pemerintah daerah melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan administratif tersebut. Diharapkan ke depan ada kebijakan yang memungkinkan guru honorer mendapatkan status yang lebih jelas dan setara dengan PPPK.
“Ke depan mudah-mudahan ada kebijakan dari pemerintah pusat sehingga mereka bisa dirangkul menjadi bagian dari guru yang setara dengan PPPK,” ujar Jimmy.
Jimmy menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan di Kutai Timur harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan pengajar. DPRD akan terus mendorong evaluasi dan pendataan agar tidak ada guru yang tertinggal karena urusan administrasi. (Adv)






