Sangatta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Joni, mengakui bahwa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering kali terhambat oleh kompleksitas sistem penganggaran yang diterapkan saat ini. Sistem ini dianggap lebih rumit, menyebabkan keterlambatan dalam tahapan pembahasan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Nantinya, Sistem Informasi Penganggaran Daerah (SIPD) ini atau faktor lainnya menyulitkan proses pembahasan APBD,” ungkapnya.
Joni menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di pemerintah daerah, terutama bagi teknisi yang bertanggung jawab terhadap sistem SIPD. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses perencanaan penganggaran.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur perlu menyelenggarakan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan sistem dan kemajuan dalam pengelolaan anggaran. Langkah ini dianggap penting, terutama mengingat rencana pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur yang akan segera terlaksana.
“Kita tidak boleh tertinggal dari daerah lain karena kurangnya pemahaman terhadap sistem ini,” tegas Joni.
Lebih lanjut, ia menegaskan keyakinannya bahwa pemerintah daerah harus tetap maksimal dalam menyerap anggaran tahun ini, terutama karena program infrastruktur yang sudah mulai dilaksanakan.
