KUTIMPOST.COM, Sangatta – Penataan pemanfaatan kawasan hutan menjadi perhatian dalam sosialisasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang digelar di Polsek Sangatta Utara, Senin (28/9/2026). Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda hingga pemangku adat.
Salah satu sorotan datang dari H. Kasmo Pital, Ketua Pemangku Adat Kutai Kabupaten Kutai Timur, yang mendorong agar penertiban dan penataan kawasan dilakukan secara berkesinambungan sehingga tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat.
Dalam forum tersebut, H. Kasmo menilai wilayah Sangatta memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Kondisi tanah yang subur serta berbagai potensi wilayah dinilai perlu dikelola secara tertib agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah.
“Upaya penertiban dan penataan terkait pemanfaatan kawasan perlu dilakukan secara berkesinambungan, sehingga tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang,” ujar H. Kasmo dalam forum tersebut.
Ia menekankan, potensi sumber daya alam yang dimiliki Sangatta perlu dikelola dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kepentingan masyarakat. Menurutnya, pengelolaan yang tertib dan berkelanjutan dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan kawasan dan kepentingan pembangunan.
Sosialisasi tersebut dipimpin Ketua Satgas PKH Keamanan dan Ketertiban Provinsi Kalimantan Timur KOMBESPOL M. Dharma Nugraha, dalam pemaparannya, ia menjelaskan keberadaan Satgas PKH sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam melakukan penertiban terhadap pemanfaatan kawasan hutan yang belum sesuai dengan ketentuan sekaligus mendorong penataan tata kelola kehutanan dan perkebunan.
Ia mengatakan, berdasarkan pendataan dan temuan sebelumnya, masih terdapat kegiatan usaha, khususnya perkebunan dan pertambangan, yang diduga belum sepenuhnya sesuai dengan status maupun fungsi kawasan hutan.
Sejumlah lokasi juga ditemukan memiliki kegiatan usaha di dalam kawasan hutan dengan persoalan terkait perizinan maupun persyaratan usaha yang belum sepenuhnya terpenuhi sesuai ketentuan.
Karena itu, pelaksanaan tugas Satgas PKH akan dilakukan melalui koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjaga agar proses penertiban berjalan tertib dan tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan serta ketertiban masyarakat.
Menanggapi penyampaian pemangku adat, M. Dharma Nugraha menegaskan bahwa penataan kawasan juga harus dilakukan secara berkesinambungan. Pengelolaan sumber daya alam, kata dia, perlu dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan ketentuan serta keberlanjutan lingkungan.
“Dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh pihak terkait, diharapkan proses penertiban dan pengelolaan kawasan dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan,” demikian poin tanggapan Ketua Satgas PKH dalam forum tersebut.
Kegiatan di Polsek Sangatta Utara tersebut turut dihadiri Camat Sangatta Utara Hasdiah, Kapolsek Sangatta Utara AKP Bambang Eko, Danramil 0909-01/Sgt yang diwakili Peltu Haris, Kades Singa Gembara Hamriani Kassa, Kades Swarga Bara Wahyudin Usman, serta personel Polsek Sangatta Utara.
Sekitar 20 tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda juga hadir dalam forum tersebut.
Keterlibatan unsur masyarakat dan pemangku adat menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi terkait penataan kawasan. Forum tersebut juga membuka ruang diskusi antara Satgas PKH dengan masyarakat mengenai kondisi dan potensi wilayah Sangatta.
Bagi pemangku adat, penataan kawasan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan pemanfaatan wilayah agar sumber daya yang tersedia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
