KUTIMPOST.COM, Sangatta – Kominfo Akui Penerapan Smart City di Kutim Masih Hadapi Kendala. Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk mewujudkan program Smart City 2025 masih dihadapkan pada sejumlah kendala strategis. Senin (10/11/2025).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kutim, Ronny Bonar H. Siburian, mengungkapkan bahwa transformasi menuju Smart City membutuhkan kerja besar lintas sektor dan belum dapat diselesaikan hanya dengan penyediaan aplikasi digital.
Ronny menjelaskan, salah satu tantangan utama adalah luasnya wilayah Kutim yang mencapai lebih dari 35.700 kilometer persegi dengan kondisi demografi dan geografis yang beragam di 18 kecamatan serta 139 desa/kelurahan. Ketimpangan akses internet, kesiapan infrastruktur digital, serta sebaran penduduk yang tidak merata menjadi hambatan dalam pemerataan layanan berbasis teknologi.
“Tantangan terbesar kita adalah geografis dan konektivitas. Tidak semua wilayah terjangkau jaringan memadai, sehingga program digital tidak bisa berjalan merata,” ujarnya saat Sosialisasi Program Smart City, Senin.
Selain itu, Ronny menyoroti masih rendahnya literasi digital masyarakat. Menurutnya, banyak inovasi teknologi pemerintah daerah belum dimanfaatkan optimal oleh warga karena kurangnya pemahaman dalam penggunaan layanan digital.
“Masih banyak masyarakat yang punya perangkat canggih, tetapi hanya digunakan untuk aplikasi dasar seperti WhatsApp dan TikTok. Edukasi dan peningkatan kompetensi digital menjadi kebutuhan mendesak,” tegasnya.
Kendala lainnya adalah minimnya integrasi antardinas dan antarplatform digital pemerintah daerah. Ronny menilai sejumlah layanan dan aplikasi yang dikembangkan masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga belum menciptakan sistem pelayanan terpadu.
“Kita tidak boleh membuat wilayah digital yang terkotak-kotak. Semua layanan harus terhubung agar efisien dan mudah diakses publik,” tambahnya.
Dari sisi Smart Environment dan mitigasi bencana, Ronny menyebut masih perlunya perangkat sistem yang mampu memberikan peringatan otomatis kepada pemerintah jika terjadi pencemaran, banjir, atau kondisi lingkungan ekstrem lainnya, bukan sekadar informasi viral di media sosial.
Ia menegaskan, Smart City bukan sekadar proyek teknologi, tetapi pembangunan ekosistem digital yang membutuhkan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan instansi vertikal.
“Tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Smart City harus dikerjakan bersama. Kolaborasi menjadi kunci utama,” tutup Ronny.
Meski menghadapi beragam kendala, Pemkab Kutim tetap optimistis target Smart City 2025 dapat dicapai melalui percepatan integrasi sistem, peningkatan infrastruktur digital, dan penguatan literasi masyarakat. (Adv).
