SANGATTA – Komisi C DPRD Kutai Timur menegaskan bahwa sektor kesehatan harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah meskipun terjadi penyesuaian anggaran pada tahun mendatang. Anggota Komisi C, Novel Tyty Paembonan, menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pusban), dan sarana pendukung lainnya tidak boleh berhenti karena berhubungan langsung dengan layanan dasar masyarakat.
Novel menekankan bahwa pengawasan Komisi C akan diarahkan untuk memastikan layanan kesehatan merata di seluruh wilayah Kutim, terutama daerah terpencil yang masih kesulitan mendapatkan akses medis. Ia menegaskan bahwa kegiatan pembangunan yang menyangkut kesehatan tidak bisa menunggu, sebab menyangkut keselamatan warga.
“Prinsipnya, pelayanan kesehatan tidak boleh berhenti. Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pembangunan yang bersifat prioritas, terutama fasilitas kesehatan di daerah pedesaan,” ujar Novel.
Ia juga menyoroti wacana agar Pusban dapat didukung operasionalnya oleh pemerintah desa. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi solusi selama regulasinya jelas dan tetap memastikan kehadiran tenaga kesehatan yang kompeten seperti bidan atau perawat.
“Asal regulasinya ada, desa boleh mendukung operasional Pusban. Desa yang ingin membantu melalui dana desa dipersilakan selama penyalurannya sesuai ketentuan dan benar-benar digunakan untuk kebutuhan layanan kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Novel menambahkan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan kesehatan, mulai dari RPJMD hingga penyusunan APBD, agar setiap proyek memiliki dasar yang kuat dan tidak saling tumpang tindih. Ia juga optimistis bahwa Pemkab Kutim dapat memaksimalkan sisa waktu pelaksanaan anggaran tahun ini. Jika muncul SILPA, ia meminta agar dana tersebut diarahkan untuk melanjutkan pembangunan fasilitas kesehatan yang masih tertunda.
Dengan penekanan tersebut, Komisi C memastikan komitmennya untuk mengawal sektor kesehatan sebagai prioritas utama pembangunan Kutai Timur. (Adv)
