Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur menegaskan bahwa pelayanan publik dan kinerja aparatur sipil negara harus tetap berjalan optimal meskipun daerah berpotensi menghadapi penurunan APBD pada tahun anggaran 2026. Langkah efisiensi akan menjadi fokus utama agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kutim, Pandi Widiarto, mengatakan bahwa strategi utama untuk menjaga stabilitas pelayanan publik adalah melakukan penyesuaian anggaran secara cerdas dan terukur.
“Semua harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, tapi pelayanan dan kinerja pegawai tetap harus berjalan baik,” ujarnya.
Pandi menegaskan bahwa efisiensi tidak berarti memangkas kualitas pelayanan atau menurunkan kinerja aparatur. Efisiensi yang dimaksud adalah penyusunan ulang prioritas anggaran agar setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak langsung pada kepentingan masyarakat. Ia meminta pemerintah untuk memotong atau mengurangi kegiatan yang tidak memiliki efek signifikan bagi publik.
“Kita harus berpikir bagaimana APBD ini bisa optimal untuk menunjang kinerja pegawai dan pembangunan, bukan untuk hal hal yang bersifat seremonial atau berhura hura,” tegasnya.
Ia juga memberi contoh sejumlah pos anggaran yang perlu dievaluasi, seperti perjalanan dinas dan kegiatan bimbingan teknis yang intensitasnya dapat dikurangi. Dengan langkah tersebut, pemerintah dapat mengalihkan anggaran ke sektor penting seperti pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar.
Meski mendorong pemangkasan belanja nonprioritas, Pandi menegaskan bahwa hak dan tunjangan pegawai tetap harus diperjuangkan selama kemampuan fiskal daerah masih memungkinkan.
“Kami di DPR tentu akan memperjuangkan agar hak dan tunjangan pegawai tidak terganggu, selama masih dalam kemampuan fiskal yang wajar,” ujarnya.
Ia berharap Pemkab Kutai Timur mampu merumuskan kebijakan efisiensi yang tepat agar pelayanan publik tetap stabil dan pembangunan tidak terhambat meski APBD mengalami tekanan signifikan. (Adv)
