Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai bagian dari upaya transformasi tata kelola keuangan daerah. Peluncuran ini dilakukan dalam acara High Level Meeting (HLM) yang diselenggarakan di Hotel Aston, Samarinda, pada Rabu (13/11/2024). Inovasi yang digagas oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim ini dilakukan bekerja sama dengan Bankaltimtara.
Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, Agus Hari Kusuma, memberikan apresiasi atas penerapan KKPD tersebut. Agus menekankan bahwa program ini diharapkan dapat mengurangi beban administrasi serta meningkatkan akurasi pencatatan anggaran.
“KKPD diharapkan bisa mempercepat proses pengelolaan anggaran dan mengurangi kesalahan dalam pencatatan,” ujar Agus saat ditemui di Samarinda.
KKPD juga diharapkan dapat mendukung perekonomian lokal. Agus menjelaskan, dengan penggunaan KKPD, Pemkab Kutim dapat lebih mudah mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membeli produk lokal.
“Melalui KKPD, kita dapat lebih mudah mengarahkan APBD untuk membeli produk lokal, yang berkontribusi pada penguatan ekonomi daerah,” jelasnya.
Kebijakan ini juga merupakan implementasi sistem transaksi non-tunai yang sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2022. Kepala BPKAD Kutim, Ade Achmad Yulkafilah, menambahkan bahwa setiap transaksi yang dilakukan dengan KKPD akan tercatat otomatis, sehingga memudahkan pengawasan dan pelaporan anggaran.
“Dengan sistem ini, setiap transaksi tercatat otomatis, yang dapat mengurangi risiko kesalahan dan manipulasi dalam transaksi tunai,” kata Ade.
KKPD yang diterbitkan oleh Bankaltimtara ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan anggaran daerah, memastikan setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan, dan meningkatkan transparansi keuangan di Kutim. Dengan langkah ini, Pemkab Kutim berharap dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan tata kelola keuangan yang lebih efisien dan transparan. (Adv)
