SANGATTA – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) Tahun 2026 memasuki fase penting. Pemerintah daerah resmi memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna ke-XIV yang digelar Rabu (26/11/2025) malam.
Kepala BPKAD Kutim Ade Achmad Yulkafilah hadir mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman untuk menyampaikan respons resmi tersebut. Dalam pemaparannya, pemerintah menyebut semua masukan fraksi memiliki posisi strategis dalam menjaga keseimbangan fiskal dan penguatan pelayanan publik.
“Pandangan fraksi akan menjadi rujukan dalam mematangkan arah pembiayaan dan memastikan belanja daerah tetap fokus pada kepentingan masyarakat luas,” ucap Ade menyampaikan pesan Bupati.
Sejumlah isu kunci yang menjadi perhatian fraksi di antaranya perbaikan struktur belanja, peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur, hingga penguatan basis pendapatan daerah. Pemerintah memastikan seluruh masukan tersebut akan dibahas lebih detail pada rapat lanjutan.
Terkait sorotan Fraksi Golkar dan Demokrat mengenai porsi belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah menjelaskan bahwa optimalisasi belanja modal diupayakan tetap sejalan dengan peningkatan belanja layanan dasar. Pemerintah juga menegaskan kesiapan mempercepat penyerapan anggaran 2026 agar lebih efektif memberi manfaat pembangunan ke seluruh kecamatan.
Catatan dari Fraksi PPP dan Persatuan Indonesia Raya soal pemanfaatan SIPD, termasuk penataan perencanaan agar lebih presisi, turut menjadi perhatian Pemkab Kutim untuk menghindari hambatan teknis seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
Sementara Fraksi Gelora Amanah Perjuangan meminta alternatif pembiayaan dan dukungan sektor kerakyatan, pemerintah menyatakan penguatan petani, UMKM, dan ekonomi desa telah menjadi prioritas dalam beberapa tahun mendatang.
“Pemerintah sangat terbuka untuk melanjutkan pembahasan bersama DPRD hingga menghasilkan APBD yang adil, terukur, dan berorientasi hasil,” tutup Ade. (Adv)
