TELEN – Balai Pertemuan Umum Desa Muara Pantun berubah menjadi pusat keramaian ketika warga dari berbagai kampung dan perwakilan perusahaan berdatangan mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025, Senin 10 November 2025.
Kegiatan yang digelar legislator DPRD Kutim dari Dapil IV itu dipenuhi suasana hangat dan antusias, mencerminkan besarnya perhatian warga terhadap kebijakan pajak daerah yang baru ditetapkan.
Acara dibuka oleh Camat Telen, Petrus Ivung, yang mengapresiasi partisipasi masyarakat. Lima anggota DPRD hadir langsung, yaitu Bachok Riandi, Aidil Fitri, Yan, Baya Sargius, dan Bambang Bagus Wondo Saputro. Mereka didampingi tujuh staf dari Sekretariat DPRD Kutim. Deretan tamu undangan dari Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng turut hadir, bersama aparat keamanan, para kepala desa, ketua RT, hingga tokoh masyarakat.
Sebagai narasumber utama, Badan Pendapatan Daerah menghadirkan Simon Floris untuk memaparkan materi perda. Ia menjelaskan perubahan aturan pajak dan retribusi secara komprehensif, termasuk rincian 13 jenis pajak yang selama ini menjadi penopang PAD Kutim. Penyampaiannya yang jelas membuat peserta mudah memahami gambaran umum kebijakan baru tersebut.
Bachok Riandi dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam memperkuat pendapatan asli daerah. Ia mengingatkan bahwa Kutai Timur tidak bisa terus bergantung pada pendapatan migas dan pertambangan.
“Kita harus mulai beralih memanfaatkan potensi dari sektor lain seperti perkebunan, tenaga kerja, dan jasa daerah,” ujarnya.
Sepanjang sesi, banyak peserta mengacungkan tangan untuk bertanya, menyampaikan saran, bahkan berdiskusi langsung dengan para legislator dan tim Bapenda. Antusiasme itu membuat kegiatan yang awalnya dijadwalkan selesai pukul 12.00 berlangsung hingga pukul 13.00.
Acara kemudian ditutup dengan foto bersama sebagai penanda komitmen bersama untuk memahami dan menjalankan regulasi baru yang diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi Kutai Timur. (Adv)
