KUTIMPOST.COM, Sangatta – Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk pendataan calon penerima bantuan sosial. Warga Kabupaten Kutai Timur diminta segera mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital atau IKD guna mengakses pendaftaran melalui sistem Perlindungan Sosial.
Kepala Disdukcapil Kutai Timur, Jumeah, menyatakan penerapan sistem ini merupakan hasil koordinasi lintas kementerian. Kebijakan tersebut melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, serta Kementerian Komunikasi dan Digital.
Setiap warga yang berencana mengajukan bantuan seperti Program Keluarga Harapan atau Bantuan Langsung Tunai harus mengaktifkan IKD terlebih dahulu. Setelah identitas digital aktif, masyarakat baru dapat melanjutkan proses pengajuan melalui layanan Perlinsos.
“Kalau masyarakat ingin mendaftar bantuan PKH atau BLT, terlebih dahulu masuk melalui IKD. Setelah itu baru bisa mengakses pendaftaran Perlinsos,” ujar Jumeah, Rabu (18/11/2026).
Disdukcapil Kutai Timur membuka layanan pendampingan melalui agen bagi warga yang kesulitan menggunakan aplikasi. Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat tidak terkendala secara teknis saat melakukan pendaftaran.
Digitalisasi pendataan ini bertujuan meningkatkan ketepatan penentuan penerima bantuan. Pemerintah akan memeriksa sejumlah indikator sosial ekonomi, seperti kepemilikan kendaraan, tingkat penghasilan, dan penggunaan listrik rumah tangga.
Indikator tersebut menjadi tolok ukur untuk memberikan gambaran akurat mengenai kondisi ekonomi calon penerima. Sistem ini diharapkan membuat proses verifikasi lebih terukur daripada sekadar mengandalkan informasi lingkungan sekitar.
Jumeah mengimbau masyarakat segera mengurus aktivasi IKD dan mempersiapkan data kependudukan. Persiapan dini sangat penting mengingat proses pendataan dilakukan menjelang pelaksanaan bantuan sosial pada 2027.
Integrasi IKD dengan Perlinsos diharapkan menciptakan penyaluran bantuan yang lebih transparan. Langkah ini sekaligus memastikan masyarakat yang memenuhi syarat dapat mengakses program perlindungan sosial secara merata. (Adv)




