SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui, soroti program Sarana dan Prasarana (Sarpras) di beberapa sekolah yang belum terealisasi sepenuhnya. Sangat memeprihatinkan atas kelambatan pelaksanaan program tersebut terutama dalam hal penyerapan anggaran.
Menurutnya, meskipun Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa (SPA) online seharusnya memperlancar proses Sapras, namun yang terjadi justru keterlambatan yang cukup signifikan.
“Sebelumnya kita berharap LPSE dan SPA secara online dapat mempercepat, namun kenyataannya terjadi kelambatan yang cukup mencolok,” ungkap Yan Ipui usai rapat paripurna di kantor DPRD Kutim.
Bahkan, lanjutnya, brdasarkan infirmasi sejumlah proyek Sapras di sekolah-sekolah belum terealisasi meskipun kontraktor sudah siap. Bahkan pihaknya memberikan alasan bahwa proses ini terhambat karena harus melengkapi data administrasi yang belum lengkap.
“Mereka bilang ini antri, karena harus lengkap semua data-data administrasi,” terangnya.
Dalam upaya untuk memastikan kebenaran informasi terkait Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang akan kembali menggunakan proses manual untuk mempercepat penyerapan anggaran, Yan berkomitmen untuk melakukan pengecekan di setiap dinas terkait.
“Kalau boleh untuk kelancaran penyerapan anggaran, karena kalau kita bertahan di situasi ini maka konsekuensinya pasti nanti anggaran kita tidak terserap,” ujarnya.
Kemudian, untuk menunjukkan keinginannya untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam program Sapras di Kutim, pihaknya berkomitmen untuk mengecek kebenaran informasi mengenai penggunaan sistem manual di setiap dinas terkait.
“Itu saya dapat info, dan nanti di cek kebenarannya di dinas tersbut bahwa apakah boleh menggunakan sistem manual,” bebernya.
