SANGATTA – DPRD Kutai Timur menegaskan tidak akan masuk ke ranah teknis penentuan kontraktor dalam pelaksanaan proyek tahun jamak yang diajukan pemerintah daerah. Sikap tersebut disampaikan anggota DPRD Kutim, Yan, yang menilai bahwa urusan teknis terkait rekam jejak dan kelayakan kontraktor merupakan kewenangan eksekutif, bukan legislatif.
“Memang ada rekan dewan yang mengusulkan agar dilakukan evaluasi terhadap kontraktor yang sebelumnya tidak mampu menuntaskan pekerjaan atau kualitasnya buruk. Namun, bagi kami secara kelembagaan tidak sampai masuk ke ranah itu, karena prosesnya terlalu panjang dan bersifat teknis,” ujarnya.
Yan menjelaskan bahwa hingga kini pemerintah daerah baru sebatas memberikan pemberitahuan awal mengenai daftar proyek multiyears. Pembahasan mendalam bersama DPRD belum dilakukan.
“Kita baru diberitahukan bahwa ini program yang akan dikerjakan, tetapi belum ada pembahasan rinci,” katanya.
Di tengah kondisi anggaran daerah yang menurun cukup signifikan, Yan meminta pemerintah lebih selektif dalam mengusulkan program. Ia menekankan agar skema tahun jamak tidak justru membebani keuangan daerah dan mengganggu pelaksanaan 50 Program Unggulan Bupati yang menjadi janji politik pemerintah.
“Pemerintah harus bijak mengutamakan program unggulan. Jangan sampai ujuk ujuk masuk program baru yang bisa mengganggu program prioritas, apalagi jika hasilnya nanti tidak maksimal,” tegasnya.
Yan mengingatkan agar kegagalan sejumlah proyek multiyears pada periode sebelumnya menjadi pelajaran penting. Menurutnya, perencanaan yang tidak matang berpotensi menimbulkan kerugian dan menyisakan pekerjaan mangkrak.
“Kita harus belajar dari pengalaman periode lalu, di mana banyak proyek tahun jamak yang berakhir tidak tuntas. Karena itu, perencanaan program tahun ini harus benar benar matang agar tidak sia sia,” pungkasnya. (Adv)
