Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas kendala penyerapan anggaran tahun 2024 oleh dinas-dinas terkait di Ruang Hearing DPRD Kutim, Senin (10/06/2024).
Dalam rapat tersebut, tiga dinas yang dipanggil adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim), dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Namun, yang hadir hanya Kepala Dispora Kutim, sementara Dinas PUPR dan Perkim hanya mengirim perwakilan.
Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan, menjelaskan bahwa ketidakhadiran Kadis Perkim dan PUPR disebabkan oleh jadwal yang bertabrakan dengan kegiatan di luar daerah. Kadis Perkim sedang berada di Samarinda untuk kegiatan di provinsi, sedangkan Kadis PUPR sedang sakit.
“Kalau Kadis Perkim saat ini ada di Samarinda, dalam kegiatan kerjaan di provinsi. Kalau Kadis PUPR katanya sakit,” ucapnya usai mengikuti RDP.
Arfan mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi Dinas Perkim dalam penyerapan anggaran adalah pergeseran anggaran yang memakan waktu hampir satu bulan. Namun, setelah lebaran, program-program yang direncanakan oleh Dinas Perkim akan mulai berjalan.
“Alhamdulillah, informasinya tadi dari perwakilan Dinas Perkim bahwa habis lebaran program yang di rencanakan Dinas Perkim sudah bisa berjalan. Di Perkim ada kurang lebih 1000 paket yang di rencanakan,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar, menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil ulang Kadis PUPR untuk mengikuti RDP, karena ketidakhadirannya kali ini disebabkan oleh sakit.
“Kita minta Dinas PUPR untuk pertemuan kembali dan harus dihadiri oleh kepala dinasnya langsung. Kami juga meminta Kadis PUPR membawa data-data yang diperlukan untuk memberi jawaban terkait sejauh mana progres penyerapan anggaran yang dilakukan Dinas PUPR,” tegasnya.
Asti menekankan bahwa pemanggilan ulang Kadis PUPR juga akan membahas proyek Multiyears Contract (MYC) yang menjadi perhatian masyarakat terkait progres pekerjaannya.
“Kami akan minta Kadis PUPR untuk mempresentasikan progres MYC itu sudah sampai dimana. Karena ada 18 item pekerjaan MYC dan 6 lainnya menjadi sub bidang yang mengundang banyak pertanyaan-pertanyaan masyarakat,” terangnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa rencana pemanggilan kembali Kadis PUPR akan diagendakan setelah lebaran Idul Adha, agar DPRD bisa memberikan jawaban yang jelas kepada masyarakat dan media terkait progres proyek MYC tersebut.
“Proyek MYC ini tentunya jadi pertanyaan-pertanyaan media kan, saya, Ketua DPRD, Wakil Ketua II dan bahkan anggota DPRD mempertanyakan sudah sampai mana progresnya. Makanya kami sendiri belum bisa memberikan jawaban, karena Dinas PUPR belum memberikan data-data yang dibutuhkan,” tutupnya. (Adv).
